REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki kerja sama penjaminan mutu dan ekspor hasil perikanan dengan pemerintah Sudan. Hal ini berdasarkan hasil pertemuan Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini dan Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali.
"Sudan memiliki historis hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Dan yang tidak kalah penting Sudan membuka peluang pasar bagi perikanan darat Indonesia seperti lele, tilapia, gurame dan seterusnya,” ujar Ishartini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (16/3/2025).
Selain memiliki potensi pasar untuk produk perikanan air tawar, Ishartini mengatakan, sudan juga tertarik dengan obat dan pakan ikan. Ishartini menilai hal ini sebagai peluang yang harus segera kita analisa untuk diversifikasi ekspor dari sektor kelautan dan perikanan.
Ishartini menyampaikan posisi geografis Sudan sangat strategis sebagai hub bagi negara-negara tetangganya yang tidak memiliki wilayah laut atau dikenal sebagai land-lock countries. Ishartini mengatakan keseluruhan jumlah penduduk Sudan dan land-lock countries sekitarnya lebih dari 200 juta jiwa dan menjadikan Sudan sebagai pintu masuk logistik termasuk produk perikanan.
"Saat diskusi kemarin Pak Dubes sampaikan bahwa Sudan ini seperti lokomotif bagi negara-negara disekitarnya, peluang pasar perikanan sangat besar hanya saja memang eksportir perlu inisiatif untuk memulai penetrasi pasar Sudan dan sekitarnya," ucap Ishartini.
Selain kerja sama dalam membuka pasar ekspor perikanan Indonesia ke Sudan, lanjut Ishartini, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerjasama penguatan kapasitas penjaminan mutu hulu ke hilir. Sudan, lanjut Isgartuni, menyatakan keinginannya bekerjasama pelatihan Inspektur Mutu serta manajemen atau operasionalisasi sistem inspeksi hulu ke hilir perikanan.
Sama seperti Indonesia, ucap Ishartini, Sudan juga memiliki wilayah laut dan tentunya sektor perikanan mereka terus berkembang. Oleh karena itu, pihaknya menyambut positif usulan kerjasama penguatan kapasitas penjaminan mutu sesuai tusi Badan Mutu KKP.
"Tidak berapa lama lagi mereka akan menyampaikan usulan kerjasama secara resmi kemudian kita akan bahas bersama otoritas kompeten disana terkait pembentukan kerjasama," kata Ishartini.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan melalui kerja sama di bidang kelautan dan perikanan diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dan kemajuan bagi kedua belah pihak. Utamanya sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar potensi pengembangan baik melalui diversifikasi produk maupun perluasan akses pasar ke berbagai belahan dunia.
"Selain itu mutu menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk menjamin konsistensi keberterimaan ekspor perikanan Indonesia," kata Trenggono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook