REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Ketenagakerjaan tengah mengejar target kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 99,5 persen pada 2045. Hal itu menjadi target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, target tersebut perlu menjadi kesadaran bersama agar masyarakat Indonesia tidak menjadi sandwich generation atau generasi yang masih harus menanggung beban orang tua dan anaknya di masa mendatang.
"Kita sadar ini tidak bisa sendiri dan harus dikeroyok bersama-sama. Karena ini sifatnya gotong royong maka menggarapnya juga harus dengan gotong royong," ujar Anggoro dalam pertemuan antara BPJS Ketenagakerjaan dan MahakaX di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Anggoro menyampaikan, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada akhir 2024, mencapai 45,22 juta tenaga kerja. Hal itu terdiri atas 29,3 juta pekerja formal, 9,9 juta pekerja informal, dan 6 juta pekerja jasa konstruksi. Dengan potensi tenaga kerja Indonesia yang mencapai sekitar 100 juta pekerja, maka BPJS Ketenagakerjaan masih perlu mengejar sekitar 50 persen pekerja yang belum terlindungi tersebut.
Anggoro mengatakan, jika masyarakat tidak terlindungi BPJS Ketenagakerjaan maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh semua kalangan. Dia mencontohkan, risiko kemiskinan berpotensi terulang lagi jika seseorang tidak mendapatkan perlindungan. "Bisa jadi seseorang sudah melewati batas garis kemiskinan tapi kemudian terdampak sesuatu maka dia jadi turun kelas lagi," ujar Anggoro.
Sehingga, Anggoro pun berupaya terus mengedukasi masyarakat bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat bagi semua kalangan. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan MahakaX, Anggoro menilai, peran media massa menjadi sangat penting untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat.
Dia juga menyampaikan, hal ini akan mengurangi risiko masyarakat Indonesia menjadi sandwich generation.
"Sandwich generation itu kan artinya dia menanggung atasnya, orang tuanya, karena orang tuanya tidak punya jaminan pensiun. Lalu dia sendiri, jika dia tidak daftar juga, maka dia akan membuat anaknya menjadi sandwich generation lagi," ungkap Anggoro.
Anggoro menekankan, hal itu perlu diputus dengan cara menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi semakin penting terutama jika seseorang itu adalah pekerja informal yang menghadapi ketidakpastian dari segi pendapatan.
"Maka di situ negara hadir untuk melindungi pekerja," tegas Anggoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika