REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi dan Hubungan Publik Arya Sinulingga mendorong seluruh pihak untuk berhenti mengaitkan Menteri BUMN Erick Thohir dalam dalam dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina Group. Arya menyampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan tegas membantah adanya keterlibatan Erick dalam kasus tersebut.
"Kami berterima kasih kepada Kejahatan Agung yang sudah memberikan statement bahwa hoaks-hoaks yang bertebaran di sosial media bahwa Pak Erick dikatakan ada terlibat lah dan sebagainya atau turunan-turunannya gitu," ujar Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Arya menyebut tudingan yang ditujukan kepada Erick merupakan fitnah dan hoaks yang sangat keji. Arya berharap pihak-pihak yang menghembuskan isu tersebut dapat segera menyadari kesalahan dan menghentikan tudingan tersebut.
"Jadi hoaksnya ini paling nggak berhenti dulu lah. Enggak ada tuh fitnah-fitnah (itu) selesai (sudah) lah. Apalagi di bulan-bulan (suci) seperti ini, fitnah banyak," ucap Arya.
Arya menilai narasi yang mengaitkan Erick dengan kasus tersebut sangat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang valid. Arya mencermati adanya pola orkestrasi yang sengaja dimainkan untuk menyerang personal Erick.
"Kami juga lihat ada akun yang menyebarkan itu lucu karena akun itu setelah ramai video itu, di mana saya juga masuk di dalamnya, dapat sekian dapat sekian. Itu kan fitnah lah ya. Eh di akun yang sama videonya dihapus. Diganti lagi dengan video baru. Dengan pelaku-pelaku baru lagi. Ini kelihatan memang ini ada usaha-usaha untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan," kata Arya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) tak menemukan fakta adanya keterlibatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir maupun pemilik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADARO) Giribaldi Boy Thohir dalam kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menegaskan, tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) membantah informasi di berbagai platform media sosial (medsos) yang menghubung-hubungkan Erick dan Boy dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun sepanjang 2018-2023 itu.
“Nggak ada informasi fakta soal itu,” kata Harli saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Kejagung, kata Harli, pun menyayangkan informasi-informasi yang tersaji di publik terkait kasus minyak mentah dan produk kilang tersebut, namun tak berbasis pada fakta-fakta penyidikan. “Dari mana sebenarnya informasi-informasi seperti itu?,” kata Harli.
Dia menegaskan, penyidikan korupsi yang dilakukan oleh tim di Jampidsus, berbasis pada fakta-fakta hukum dan temuan alat-alat bukti. Dan hingga saat ini, dalam kasus tersebut tak ada menemukan hubungannya dengan Erick, maupun Boy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika