REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga think-tank Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mengkritik langkah pemerintah menahan ekspor listrik ke Singapura. Menurut IEEFA, selain memperkuat transisi energi nasional, ekspor listrik energi terbarukan ke Singapura diperkirakan menghasilkan tambahan devisa hingga 4,2 miliar dolar AS per tahun dan pajak penghasilan 210 juta hingga 600 juta dolar AS per tahun.
IEEFA mengatakan Indonesia perlu menetapkan kuota dan tarif listrik khusus untuk memastikan manfaat tersebut. IEEFA mencatat awal bulan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menahan dikeluarkannya izin ekspor listrik ke Singapura dengan alasan belum ada imbal balik yang menguntungkan Indonesia.
Namun, laporan terbaru IEEFA “Maximizing Reciprocal Benefit from Indonesia's Green Electricity Export to Singapore” menunjukkan hal sebaliknya. Laporan itu menyebutkan Indonesia dapat memperoleh tambahan devisa hingga 4,2-6 miliar dolar AS dan pajak penghasilan 210-600 juta dolar AS setiap tahun dengan mengekspor listrik hijau ke Singapura.
Hitungan ini dengan asumsi ekspor listrik sebesar 3,4 gigawatt (GW) dengan tarif yang disepakati sekitar 14 sen-20 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Indonesia juga dapat menerapkan royalti untuk setiap kWh listrik yang diekspor ke Singapura untuk semakin memperbesar pendapatan negara.
“Rencana ekspor listrik ke Singapura ini akan menghasilkan tambahan devisa dan pajak penghasilan yang signifikan, yang pada akhirnya dapat membantu Indonesia membiayai proyek-proyek energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Analis Keuangan Energi IEEFA Mutya Yustika dalam pernyataannya, Kamis (6/3/2025).
Selain itu, tambah Mutya, dengan membebankan pembiayaan listrik energi terbarukan ke Singapura dapat meringankan beban APBN. Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung ekspor listrik tersebut juga akan memperkuat manufaktur dan rantai pasok industri energi terbarukan Indonesia.
Menurut IEEFA, pertumbuhan kapasitas energi terbarukan Indonesia yang hanya dalam bilangan ratusan megawatt (MW) kurang memadai untuk mendukung pelaku industri manufaktur yang harus mengoperasikan pabrik dalam skala besar agar ekonomis.
Target ekspor listrik 2 GW setidaknya akan membutuhkan pasokan panel surya hingga 11 gigawatt peak (GWp) dan baterai penyimpanan (BESS) 21 gigawatt hour (GWh), yang merupakan permintaan signifikan bagi industri manufaktur kedua suku cadang tersebut.
“Lebih jauh, ekspor listrik ke Singapura akan membuka peluang kerja baru di Indonesia," kata Mutya.
Ia mencontohkan PLTS Cirata 192 megawatt peak (MWp) mempekerjakan 1.400 pekerja selama masa konstruksi dan operasi. Dengan kapasitas panel surya 11 GWp, diperkirakan 80 ribu pekerja akan dibutuhkan, tidak termasuk tambahan pekerja yang dibutuhkan oleh industri manufakturnya.
Mutya mengatakan untuk memastikan Indonesia memperoleh manfaat dari ekspor listrik ini, sejumlah hal perlu diselesaikan. Pertama, pemerintah Indonesia dapat menetapkan kuota kapasitas dan volume listrik energi terbarukan yang akan diekspor ke Singapura, dengan tetap memastikan kebutuhan listrik bersih domestik terpenuhi.
Kedua, perlu ditetapkan tarif listrik khusus untuk ekspor listrik energi terbarukan yang merefleksikan harga pasar dan kesepakatan kedua pihak, mengingat biaya transmisi ekspor listrik akan lebih tinggi.
Ketiga, Indonesia dan Singapura harus menyepakati pembagian manfaat kredit karbon yang adil. Meski Singapura adalah pembelinya, posisi ini seharusnya tidak meniadakan peran Indonesia mengingat pembangkit listrik energi terbarukan tersebut berada di wilayah Indonesia.
“Ekspor listrik energi terbarukan ke Singapura akan meningkatkan kapasitas energi terbarukan Indonesia secara signifikan. Dengan PLTS akan mendominasi, kapasitas energi terbarukan Indonesia akan melebihi 10 GW, yang akan memperkuat portofolio energi Indonesia,” kata Mutya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika