REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menjalankan peran strategis dalam mendukung peningkatan kinerja BUMN yang dikelola, termasuk bank-bank BUMN. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, BPI Danantara juga dipandang dapat menetapkan suatu strategi yang lebih komprehensif, terutama untuk meningkatkan investasi dari dana yang dikelolanya dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.
“Itu adalah tujuan yang baik, dan tentu memperoleh dukungan luas. Dan kami juga mendukung dengan penuh hal itu,” kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulan Februari 2025, di Jakarta, Selasa.
Mahendra menegaskan bahwa OJK juga tetap mengawasi industri jasa keuangan, termasuk bank-bank BUMN, agar proses bisnisnya senantiasa mengedepankan good governance, prudential principles, dan praktik manajemen risiko yang baik. Fungsi dan peran OJK tersebut, ujar Mahendra, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Dalam konteks itulah kami melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BPI Danantara, sehingga kedua hal yang baik tadi dapat dicapai dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kewenangan, dan amanat yang kuat dari masing-masing,” kata dia.
OJK, ujar Mahendra, juga mendukung berbagai kegiatan program sosialisasi dan komunikasi yang terus perlu dilakukan dengan lebih rinci mengenai tujuan, keberadaan, dan target dari BPI Danantara, termasuk berkaitan dengan aspek-aspek governance, pengelolaan, risiko, dan hal-hal lain yang relevan.
Dengan begitu, BPI Danantara diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah best practice secara internasional sebagai sebuah sovereign wealth fund (SWF) yang pada gilirannya akan benar-benar tumbuh kuat.
Selain itu, BPI Danantara juga diharapkan bisa menjadi penopang dari peningkatan investasi dan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang memang memerlukan lebih banyak lagi sumber dana investasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika