REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengatakan pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin merupakan komitmen Kementerian BUMN dalam mendukung upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Putri menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi bukti nyata dukungan Kementerian BUMN terhadap proses hukum.
"Itu merupakan pertemuan yang memang salah satu bukti kami dari Kementerian BUMN ini bisa mendukung bagaimana upaya hukum ini terus dilakukan. Karena kan kami ini semangatnya dari dulu bersih-bersih. Kami juga sudah bukan pertama kali ini saja mendukung kinerja dari Kejaksaan Agung," ujar Putri di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Selain membahas dugaan korupsi, sambung Putri, Erick juga ingin melakukan evaluasi terhadap tata kelola Pertamina. Erick, lanjut Putri, ingin mengkaji kembali berbagai aspek manajerial di perusahaan energi pelat merah tersebut.
"Jadi, ini akan terus dilakukan. Termasuk juga kan Pak Erick mengatakan ingin direview, ingin kemudian dilihat lagi bagaimana Pertamina ini. Jadi, dengan semangat bersih-bersih, semangat mendukung bagaimana kinerja Kejaksaan Agung," sambung Putri.
Putri menyampaikan saat ini belum ada jadwal pertemuan lanjutan antara Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Putri memastikan Erick akan terus berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan perbaikan di Pertamina berjalan optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Putri juga menyinggung kekosongan posisi Direktur Utama baru untuk Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping (PIS). Putri menyampaikan proses penunjukan direksi baru akan melalui mekanisme, termasuk pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan koordinasi dengan komisaris perusahaan.
"Terkait Dirut baru Pertamina Patra Niaga dan PIS, ini prosesnya juga cukup panjang untuk menentukan siapa Dirut barunya nantinya. Jadi, sekarang dalam proses. Ini termasuk juga dalam upaya nanti Pak Erick mau review semuanya. Bicara dengan stakeholder terkait. Jadi, masih belum ditentukan untuk sekarang," kata Putri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika