REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg). Pasalnya, HET LPG 3 kg di Jakarta saat ini menjadi yang paling rendah dibandingkan daerah penyangga di sekitarnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya masih belum menentukan keputusan final terkait HET LPG 3 kg. Pemprov Jakarta disebut masih terus melakukan pembahasan terkait wacana tersebut.
"Itu masih kami pelajari dulu. Saya belum menyampaikan. Nanti jangan diberitakan bahwa HET akan naik ya, bukan lo ya," kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia menyebutkan, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 4 Tahun 2015, HET LPG 3 kg di wilayah perkotaan adalah Rp 16 ribu. Sementara itu, HET LPG 3 kg di Kepulauan Seribu berkisar antara Rp 18 ribu hingga Rp 19 ribu.
Teguh menambahkan, HET LPG 3 kg di daerah penyangga sekitar Jakarta sudah mencapai Rp 19 ribu. Menurut dia, perbedaan HET itu kemungkinan memiliki dampak terhadap kuota LPG 3 kg di Jakarta.
"Kami lihat nanti pengaruhnya, kalau ternyata itu membawa hal yang kurang bagus dalam sisi stok di dalam wilayah DKI Jakarta, ya nanti kami bicarakan, tentu saja kami tidak bisa bicara sendiri dengan BP Migas," ujar dia.
Kendati demikian, Teguh memastikan, pihaknya tidak akan serta merta mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan HET LPG 3 kg. Menurut dia, Pemprov Jakarta tentunya akan melihat situasi dan kondisi di lapangan dalam membuat kebijakan.
"Kami mengeluarkan kebijakan pemerintah kan mesti yang tepat, lihat sitkonnya juga, lihat hal. Tidak hanya semata-mata kemudian jebret, ini naik tidak. Kami masih akan memetakan, akan mengkaji," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, saat ini HET gas melon di Jakarta masih Rp 16 ribu per tabung. Sementara HET LPG 3 kg di daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor, sudah di angka Rp 19 ribu.
"(HET) Kita sudah delapan tahun lebih enggak naik-naik. Ini kan bisa-bisa alokasi Jakarta diambil ke wilayah penyangga," kata dia,
Ikuti Whatsapp Channel Republika