"Ini (efisiensi) harus hati-hati karena bagaimanapun juga goverment spending itu satu faktor penopang pertumbuhan," kata ekonom Unand Efa Yonnedi di Padang, Sumbar, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, government spending merupakan pengeluaran dana oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan tujuan lain yang menjadi kewenangannya. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, konsumsi swasta termasuk aktivitas ekspor dan impor.

Efa juga mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran yang hampir berdampak ke setiap kementerian dan lembaga tidak boleh mengurangi layanan publik yang bersifat vital. "Jadi, efisiensi anggaran ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Misalnya, dengan pengurangan anggaran jalan-jalan yang berlubang tidak diperbaiki lagi. Ini tidak boleh," ujarnya.

Sebab, selain dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan hal itu juga dapat mengganggu arus distribusi logistik maupun jasa dari satu daerah ke daerah lain. Oleh sebab itu, perlu keseimbangan ketika terjadi pemangkasan anggaran.

Meskipun demikian, eks konsultan Bank Dunia tersebut menegaskan saat ini belum bisa menilai dampak efisiensi anggaran karena Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 baru keluar. Dalam Inpres itu, Prabowo meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.

Namun ia berharap kebijakan Presiden Prabowo tersebut dapat menjadi solusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat akar rumput.