REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan hal pertama yang ia lakukan yakni mempelajari tugas dan kewenangannya secara lebih detail. Ini juga berkaitan dengan wilayah koordinasinya.
Ia mengkoordinir lima kementerian teknis. Ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, terakhir Kementerian Perhubungan.
"ATR/BPN, saya sudah cukup menguasai karena beberapa bulan terakhir ini, secara langsung saya menjalankan leadership management dan juga turun ke lapangan, sehingga sedikit banyak memahami peta masalah dan solusinya apa," kata Agus Yudhoyono, di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Semuanya, jelas dia, memiliki rentang tugas yang luas. Ia menilai ini waktu terbaik baginya untuk segera belajar semua permasalahan. Di minggu-minggu pertama ia akan berkeliling mengunjungi kementerian-kementerian tadi.
Dari situ, ada diskusi yang terbangun. Sesuatu yang bisa memberi masukan penting baginya. "Secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan dari jajaran yang sudah dari dulu establish ya, karena kalau kemenko ini benar-benar baru," ujar Agus.
Ia tidak harus menunggu. Ia berupaya terus melakukan koordinasi sambil turun ke lapangan. Ini demi hasil yang optimal.
Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan. Agus dan timnya harus memetakan proyek-proyek tersebut, terutama yang sifatnya strategis secara nasional.
Mana yang harus segera dikawal, kemudian dituntaskan dalam waktu dekat. Pada saat bersamaan disesuakan dengan visi-misi Presiden.
"Termasuk juga sejumlah program strategis yang beliau sampaikan saat kampanye. Ini yang menjadi atensi kami. Oleh karena itu, mulai hari ini saya akan menemui sejumlah tokoh, mantan-mantan menteri, termasuk juga menteri-menteri senior, karena memang sebelumnya tidak ada Menko Infrastruktur, tapi misalnya siang ini (Selasa, 22/10/2024) saya akan bertemu Bapak Luhut Pandjaitan, karena beliau sebagai Menko Marves yang lalu, cukup banyak mengendalikan dan merencanakan PSN di berbagai daerah," ujar AHY.
Selanjutnya, mengenai lokasi kantornya, Agus mengaku telah berbicara dengan Mensesneg. Ia bakal bekerja dari gedung yang dulunya milik Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Ia siap mengecek bagaimana keadaan di sana.
Berikutnya, perihal struktur. Ini masih tahapan awal. Namun ia sudah mendapat penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Ada banyak opsi yang bisa diambil.
"Mana saja yang bisa digabungkan atau diakomodasi dalam Kemenko Infrastruktur yang baru ini, saya tahu ada deputi-deputi dengan struktur bawahnya dari Kemenko Marves, dari Kemenko Ekonomi, dan sebagainya. Kita harus yakinkan dulu apakah masih tepat nomenklaturnya, tugas dan fungsinya, baru kita bicara orang-orangnya siapa. Apakah sudah ada orangnya atau memang masih kosong, untuk segera diisi," tutur AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika