REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan target Presiden terpilih Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai bila menggunakan pendekatan komprehensif.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, ia menawarkan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas supaya Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Pertama, mengimplementasikan pendekatan ekonomi Pancasila yang bersifat ekonomi kerakyatan. Dia menyinggung pesan dari pendiri Republik Indonesia bahwa kegiatan ekonomi perlu dilakukan secara bersama-sama.
Artinya, perlu adanya demokrasi ekonomi, yaitu pemerintah melibatkan dan memberikan akses kepada semua pihak dalam aktivitas ekonomi dan memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan kesulitan mendapatkan pendapatan karena tidak punya kesempatan kerja.
“Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja. Hanya, pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi agar setiap orang bisa melakukan sesuatu yang produktif,” ujar dia.
Kedua, merevitalisasi industri. Belajar dari negara-negara yang sudah maju, mereka berhasil naik kelas karena melakukan lompatan ekonomi, utamanya melalui industrialisasi. Sementara Indonesia belakangan cenderung bergerak mundur dengan deindustrialisasi dini.
Oleh karena itu, revitalisasi industri berpeluang menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini dapat ditempuh dengan membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor di seluruh daerah.
Selanjutnya, industri manufaktur bisa dijadikan jangkar untuk membangun backward dan forward linkage antara antara BUMN dan pihak swasta seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Pemerintah dinilai perlu menjadikan industri pemastian sebagai penyokong revitalisasi industri dan memperkuat instrumen kebijakan industri.
“Jasa pemastian yang disediakan oleh sejumlah BUMN di bidang penjaminan mutu, sertifikasi, standardisasi, inspeksi, dan sejenisnya sangat penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi,” kata dia.
Ia menggambarkan kebijakan hilirisasi industri tambang memerlukan pemastian berupa validasi perhitungan kandungan nikel, bauksit dan lainnya. Dengan adanya kebijakan untuk pemastian kandungan ini, perbedaan antara pelaku usaha pertambangan di hulu dan di hilir bisa diminimalkan.
Kebijakan tersebut juga untuk memastikan kesesuaian standar yang disepakati para pihak yang terlibat dalam perdagangan hasil tambang. "Dengan adanya kebijakan pemastian kandungan bahan tambang ini, potensi kerugian negara akibat perselisihan juga bisa dicegah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika