REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik Junaidi Rachbini mengatakan utang negara dengan utang privat milik warga negara itu bak antara bumi dengan langit. Didik menyampaikan kebijakan utang pemerintah berimplikasi serius terhadap perekonomian nasional.
"Jika warga negera secara privat mengambil utang dengan keputusannya sendiri, mau banyak, mau sedikit, mau kenceng, mau lambat, itu tidak ada kaitan dengan siapa pun, karena itu domain pribadi," ujar Didik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/9/2024).
Baca: Pangkoopsudnas Ikut Panen Raya di Lahan Lanud Atang Sendjaja
Sedangkan utang negara, lanjut Didik, keputusan mengambil utang besar harus membayar cicilan utang dan pokok yang pasti semakin besar. Hal itu berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan dan daerah.
"Oleh karenanya seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini akan berpengaruh ke kanan ke kiri," ucap rektor Universitas Paramadina tersebut.
Didik mengatakan, pengambilan keputusan utang seharusnya menyertakan secara demokratis pihak yang terkait di dalam utang tersebut, termasuk pembayar pajak, masyarakat, demokrasi, dan sebagainya. Dia menyebut, pentingnya sistem check and balance dalam proses demokrasi.
Baca: TNI AL Bangun Kekuatan Kapal Selam Sampai Disegani di Kawasan
"Sekarang setelah 10 tahun, Jokowi berkuasa, pura-pura lugu pura-pura enggak ngerti apa-apa. Tapi ternyata setelah 10 tahun kelihatan, maka sebenarnya pemerintahan ini dijalankan secara otoriter oleh Raja Jawa," ucap Didik.
Dia pun menyayangkan tidak ada seorang pun di lembaga dan DPR yang menjaga dengan check and balance pengambilan berbagai keputusan itu. Sehingga saat ini utang Indonesia bisa mencapai hampir Rp 10 ribu triliun. Dan beban itu harus ditanggung Presiden Prabowo Subianto,
"Dampaknya untuk bayar bunga saja sudah sedemikian besar setiap tahun. Pemerintahan baru Prabowo, pasti akan mewarisi utang itu. Kalau nanti berutang lagi, dengan menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, maka seperti yang dikatakan almarhum Faisal Basri, insya Allah kita akan krisis lebih dalam," lanjut Didik.
Baca: Kim Jong-un Bersumpah Perkuat Korut dengan Senjata Nuklir
Dia juga menanggapi pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut rasio utang Indonesia terhasap produk domestik bruto (PDB) belum 100 persen. Didik membandingkan dengan dengan Jepang yang memiliki utang 100 persen namun bunganya hanya 0,7-0,9 persen dan pembayaran bunga akan kecil.
"Dia punya utang Rp 500 triliun hanya membayar Rp 30 triliun per tahun. Indonesia, dengan utang Rp 8.500 triliun, kita harus bayar Rp 500 triliun per tahun bunganya saja," kata Didik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika