REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Peluncuran langsung dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di agenda Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).
"Kita harus lanjutkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yaitu disingkat 4I + 1RD," kata Perry dalam acara Peluncuran BSPI 2030 di kawasan JCC Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Perry menjelaskan, 4I + 1RD merupakan akronim dari infrastruktur, industri, inovasi, dan internasionalisasi pada 4I. Kemudian 1RD adalah rupiah digital. Dia menjelaskan, arah BSPI 2030 yakni pertama mengenai modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale, dan data sistem pembayaran.
Kedua, konsolidasi industri nasional yang mencakup kepesertaan, reklasifikasi aktivitas, dan reformasi regulasi. Selanjutnya yang ketiga adalah inovasi dan akselerasi digital. Adapun yang keempat adalah perluasan kerja sama internasional yang berupa pembayaran QR code, BI fast payment, dan wholesale.
Kelima, tidak lain mengenai pengembangan rupiah digital. Dalam kesempatan itu, Perry menyampaikan dalam BSPI 2019-2025, terjadi akselerasi transformasi digital yang pesat.
Di antaranya, penggunaan QRIS yang mencapai lebih dari 50 juta pengguna yang sebagian besar UMKM, transaksi BI-Fast yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, dan kartu kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan pemerintah. Selain itu, reformasi regulasi untuk memperkaya industri pembayaran nasional.
"Mari kita optimis ke depan, melihat lima tahun ke depan kayak apa digitalisasi itu dan bagaimana kita bersama mendigitalkan Indonesia, mendigitalkan ekonomi rakyat, dan sistem pembayaran serta pasar keuangan dan perbankan," ujar Perry.
Pemerintah menargetkan pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat pada 2030 mencapai 760 miliar dolar AS atau sekitar Rp 12.300 triliun. Target itu diyakini dapat dicapai didukung dengan puncak bonus demografi pada 2030 yaitu 68 persen berusia produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika