Selasa 30 Jul 2024 15:30 WIB

AS Gelontorkan Dana Hibah 649 Juta Dolar AS untuk Infrastruktur Indonesia

Kemitraan MCC dengan Indonesia sudah berlangsung hampir dua dekade.

Rep: Lintar Satria / Red: Satria K Yudha
Warga naik sepeda motor melintasi jalan tanah di kawasan hutan Dusun Kalitengah, Rejosari, Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (7/3/2023).
Foto: ANTARA FOTO
Warga naik sepeda motor melintasi jalan tanah di kawasan hutan Dusun Kalitengah, Rejosari, Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (7/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - CEO Millennium Challenge Corporation (MCC) Alice Albright berkunjung ke Indonesia untuk merayakan kemajuan dari peluncuran Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia (Indonesia Infrastructure and Finance Compact) senilai 649 juta dolar AS (sekitar Rp 10,5 triliun). Hibah MCC ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur Indonesia, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.

“Kemitraan MCC dengan Indonesia sudah berlangsung hampir dua dekade, dan program kesepakatan terbaru ini meningkatkan total investasi kami di negara ini menjadi lebih dari 1 miliar dolar,” kata CEO Albright dalam siaran pers yang dirilis Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia, Selasa (30/7/2024).

Ia menambahkan melalui kolaborasi terbaru ini, masyarakat Indonesia dapat memperkuat dan memperluas bisnis mereka serta mengakses pasar-pasar baru dengan aman.

Selama kunjungannya, Albright bersama Duta Besar AS Terpilih untuk Indonesia Kamala Lakhdhir, merayakan penandatanganan perjanjian hibah dengan Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Hibah ini bertujuan memajukan opsi pembiayaan gabungan untuk sektor publik dan swasta guna menyediakan dan mempertahankan lebih banyak proyek infrastruktur publik.

Ia juga bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Indonesia Thomas Djiwandono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, guna memperdalam komitmen bersama untuk meningkatkan lingkungan keuangan dan pemberian pinjaman di Indonesia.

Albright juga melakukan perjalanan ke Provinsi Kepulauan Riau untuk mengunjungi Pelabuhan Kuala Riau, yang sedang dipertimbangkan untuk direhabilitasi sebagai bagian dari kemitraan MCC. Jika terpilih, program ini akan meningkatkan angkutan penumpang dan kargo dari Pelabuhan Kuala Riau ke pulau-pulau lain dan dekat Singapura.

Saat bertemu dengan pejabat pemerintah setempat, pelaku usaha, dan masyarakat, Albright memperoleh wawasan tentang bagaimana pembaruan fasilitas pelabuhan akan meningkatkan pariwisata dan membuat transportasi lebih mudah bagi masyarakat.

Ia akan berdiskusi dengan para pemimpin perempuan Indonesia di pemerintahan dan dunia usaha mengenai inklusi keuangan dan kewirausahaan. Panel ini berfokus pada pentingnya perempuan dalam perekonomian Indonesia dan bagaimana digitalisasi dapat mendukung usaha kecil dan menengah milik perempuan.

Perjanjian Infrastruktur dan Pembiayaan Indonesia dari MCC diperkirakan akan diluncurkan pada 5 September tahun ini. Hibah sebesar 649 juta dolar AS, dikombinasikan dengan kontribusi tambahan sebesar 49 juta dolar AS dari Pemerintah Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan bagi infrastruktur transportasi dan logistik serta usaha kecil dan menengah, khususnya yang dimiliki oleh perempuan.

Hibah ini merupakan kelanjutan dari Program Threshold senilai 55 juta dolar AS pada tahun 2006 yang menerapkan strategi imunisasi nasional, membangun kapasitas pekerja layanan kesehatan, dan mengurangi korupsi. Hal ini dilanjutkan dengan Perjanjian MCC-Indonesia senilai 474 juta dolar AS yang berfokus pada peningkatan pengadaan publik, penerapan energi ramah lingkungan, dan nutrisi, yang berakhir pada tahun 2018.

Millennium Challenge Corporation merupakan  lembaga pembangunan independen pemerintah AS yang berupaya mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Lembaga yang didirikan pada tahun 2004 ini memberikan hibah berbatas waktu yang memadukan investasi infrastruktur dengan reformasi kebijakan dan kelembagaan kepada negara-negara yang memenuhi standar ketat tata pemerintahan yang baik, memerangi korupsi, dan menghormati hak-hak demokrasi. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement