REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna meyakini program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan mampu menjadi jawaban atas persoalan backlog perumahan di Indonesia. Herry mengatakan, angka backlog saat ini mencapai 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. 

"Namun, ada lagi 26 juta keluarga yang rumahnya tidak layak huni, jadi ada sekitar 36 juta yang harus kita selesaikan," ujar Herry dalam konferensi pers tentang program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Herry mengatakan program Tapera dapat mendorong peningkatan pemenuhan rumah. Herry menyampaikan upaya pemerintah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) belum cukup memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. 

"Di PUPR ada FLPP yang bersumber dari APBN, itu rata-rata ada 229 ribu unit per tahun, tahun lalu itu ada penyesuaian jadi 167 ribu," ucap Herry. 

Oleh karenanya, Herry mengatakan pemerintah menegaskan BP Tapera untuk menyelesaikan persoalan tingginya backlog perumahan. Dengan skema ini, Herry mengatakan, masyarakat akan bisa mendapatkan rumah pertamanya, sementara pekerja yang telah memiliki rumah bisa mendapatkan uang tabungan plus bunga saat masa pensiun. 

"Semakin besar BP Tapera dan anggotanya, kemungkinan kita selesaikan backlog juga semakin besar," kata Herry. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika