REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, likuiditas industri perbankan pada Maret 2024 memadai. Hal itu dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,05 persen dan 27,18 persen.
"Rasio ini jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen," kata Dian dalam konferensi pers RDKB OJK April 2024, Senin (13/5/2024).
Sementara itu, Dian menjelaskan kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,77 persen dan NPL gross sebesar 2,25 persen. Berdasarkan hasil stress test yang dilakukan OJK, kondisi volatilitas nilai tukar rupiah saat ini relatif tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap permodalan bank.
"Ini mengingat posisi devisa neto (PDN) perbankan Indonesia yang masih jauh di bawah threshold dan secara umum osisi PDN tercatat long," tutur Dian.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan tidak perlu menaikkan suku bunga kredit atau pinjaman. Hal itu meskipun dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada April 2024 memutuskan BI Rate naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 persen, Suku bunga deposit Facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 7,00 persen.
"Ini juga kepada bank disampaikan, Bank tidak ada keperluan menaikkan suku bunga kredit karena likuiditasnya kita tambahkan," kata Perry dalam Taklimat Media di Gedung BI, Rabu (8/5/2024).
Dia menjelaskan meskipun BI Rate naik namun juga menambah dan memperluas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Perry menjelaskan, perluasan cakupan sektor prioritas KLM dengan menambahkan sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik gas air bersih (LGA), dan jasa sosial, serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024.
Perry menambahkan, akan ada tambahan likuiditas perbankan sebesar Rp 81 triliun sehingga total insentif menjadi Rp 246 triliun. Tambahan likuiditas dari KLM diprakirakan dapat mencapai Rp 115 triliun pada akhir 2024 sehingga total insentif yang diberikan menjadi Rp 280 triliun.
"Ini untuk memastikan likuiditas perbankan untuk menyakrukan kredit," ucap Perry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika