Senin 22 Apr 2024 23:50 WIB

Menkeu Gali Pengembangan Kerja Sama dengan Bank Dunia

Sri Mulyani menggali potensi pengembangan kerja sama dengan Bank Dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Vice President EAP (East Asia and Pacific) World Bank Group Manuela Ferro di tengah rangkaian agenda World Bank-IMF Spring Meeting, di Washington DC, Amerika Serikat (AS).
Foto: ANTARA/HO-Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Vice President EAP (East Asia and Pacific) World Bank Group Manuela Ferro di tengah rangkaian agenda World Bank-IMF Spring Meeting, di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggali potensi pengembangan kerja sama dengan Bank Dunia melalui Vice President EAP (East Asia and Pacific) World Bank Group Manuela Ferro, di tengah rangkaian agenda World Bank-IMF Spring Meeting di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

“Kami membicarakan sejumlah proyek eksisting World Bank di Indonesia, termasuk berbagai potensi area pengembangan kerja sama ke depannya,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Baca Juga

Bendahara Negara mengungkapkan isu-isu utama seperti pembangunan infrastruktur transportasi, energi, ketahanan pangan, dan pengairan menjadi fokus pembahasan keduanya. Selain itu, Sri Mulyani dan Manuela Ferro juga membahas upaya peningkatan layanan kesehatan di Indonesia serta jaring pengaman sosial untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Sri Mulyani menghadiri IMF Spring Meetings di Washington DC. Salah satu kegiatan yang dihadiri Menkeu adalah IMF Fiscal Forum, dengan Sri Mulyani menjadi panelis bersama dengan First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath, Menteri Keuangan Chile Mario Marcel, dan Director General for Economic and Financial Affairs European Commission Maarten Verwey.

Pada kegiatan tersebut, Menkeu membagikan pengalaman Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan kebijakan tidak bisa dilepaskan dari diskresi, termasuk saat krisis. Hal itu juga dilakukan oleh Indonesia.

Contohnya ialah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak diizinkan melebihi tiga persen dalam satu tahun fiskal. Diskresi tersebut merupakan bentuk respons atas pandemi yang terjadi dan hanya diizinkan berlaku selama tiga tahun.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga menjadi pembicara pada sebuah panel bertajuk “Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All”. Menkeu menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan, sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan setara.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement