REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN bakal membagikan dividen sebesar Rp 700,19 miliar atau 20 persen dari laba bersih perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp 3,5 triliun. Hal ini disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Rabu (6/3/2024) pekan lalu.
Nantinya, setiap pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 49,89 per lembar saham. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, nilai pembagian dividen tahun buku 2023 ini meningkat sekitar 15 persen dari total dividen tahun buku 2022 sekitar Rp 609 miliar.
"Kami berharap dengan pembagian dividen ini para investor makin setia dengan saham BBTN,” kata Nixon usai gelaran RUPST Bank BTN di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Berikut jadwal pembayaran dividen BBTN:
1. Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 18 Maret 2024
2. Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 19 Maret 2024
3. Cum dividen di pasar tunai: 20 Maret 2024
4. Ex dividen di pasar tunai: 21 Maret 2024
5. Recording date: 20 Maret 2024
6. Pembayaran dividen: 5 April 2024
Dari pembagian tersebut, Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham perseroan dengan kepemilikan 60 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan memperoleh porsi dividen sejumlah Rp dan akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Kemudian, dividen pemegang saham lainnya atas kepemilikan 40 persen saham publik akan dibayarkan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham.
Pada 2024, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan, dana pihak ketiga, serta laba bersih di sekitar 8 -12 persen secara yoy. Sedangkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross ditargetkan terjaga pada kisaran 3.2 persen hingga 3 persen.
Sebelumnya, BTN membukukan laba bersih Rp 2,31 triliun pada kuartal III 2023, naik 1,3 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,28 triliun. Raihan laba bersih BBTN tersebut, salah satunya disumbang oleh kenaikan bisnis syariah, kredit pemilikan rumah (KPR), high yield loan, hingga lonjakan fee based income yang mencapai Rp 800 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
