REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor Pusat BPKP, Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ini terkait pengembangan, penerapan, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.
"Saya rasa kerja sama MoU ini bukan yang pertama sebenarnya, sudah berkali-kali kita lakukan karena memang sejak awal Pak Jaksa Agung, Pak Ateh, dan saya, punya niatan yang sama BUMN ini harus benar-benar sehat," ujar Erick saat konferensi pers bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024).
Erick mengapresiasi pendampingan yang dilakukan BPKP kepada BUMN dan berharap BPKP terus mengawal upaya BUMN menjadi agen pembangunan. Erick menekankan berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai.
Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, lanjut Erick, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif. Erick menyebut kedua hal ini akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.
"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," ucap Erick.
Menurut Erick, BUMN yang sehat merupakan hal yang krusial. Pasalnya, BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia tak sekadar korporasi, melainkan juga pelayanan publik yang erat dengan ekonomi kerakyatan.
"Alhamdulillah program yang sudah diluncurkan waktu itu bersama Pak Jaksa Agung dan saya, program bersih-bersih ini berjalan dengan baik dan tentu atas pengawalan BPKP," ucap Erick.
Erick mengatakan, kerja sama apik antar ketiga institusi ini tidak akan berhenti dan terus berlanjut. Erick menegaskan program transformasi merupakan hal yang terus-menerus dilakukan agar BUMN mampu menjawab dinamika dan tantangan ke depan.
"Pertanyaannya, apakah sudah selesai? belum, karena transformasi ini harus terus dilanjutkan, apalagi tantangan yang terjadi di dunia sekarang dinamikanya cukup kompleks," kata Erick.
Erick berharap kerja sama ini kian memperkuat dan mempercepat upaya transformasi dan bersih-bersih BUMN. Dengan dukungan BPKP dan Kejaksaan Agung, Erick optimistis tata kelola BUMN akan semakin baik ke depan.
"Ini yang kita harapkan, tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi BUMN dengan pengawalan dan pendampingan ini bisa lebih baik lagi, tetapi ujungnya korporasinya sehat dan pelayanan publik yang lebih meningkat lagi itu konteksnya," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
