REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Etikah Karyani Suwondo mengatakan, BUMN dan koperasi memiliki peran dan karakteristik yang berbeda. Etikah menilai wacana mengubah status BUMN menjadi koperasi akan berhadapan dengan persoalan kepemilikan, tujuan, dan struktur BUMN yang sangat berbeda dengan koperasi.
"Jika diubah, maka ada pertimbangan kompleks," ujar Etikah saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (4/1/2024).
Etikah mengingatkan dampak besar perubahan status BUMN menjadi koperasi. Salah satu yang krusial ialah peran vital BUMN selama ini yang berkontribusi terhadap masyarakat dan negara.
"Karena alasan ini dapat memengaruhi regulasi, tata kelola, dan dampak ekonomi secara keseluruhan," ucap Etikah.
Untuk itu, Etikah mengatakan, upaya mengubah BUMN menjadi koperasi seharusnya melalui berbagai kajian strategis yang mendalam. Hal ini bertujuan agar mendapatkan keputusan yang tepat dengan berlandaskan kajian yang matang.
"Kalau pun mau dilakukan perubahan, perlu lakukan analisis mendalam dan kajian yang komprehensif untuk memahami konsekuensi dan manfaat dari perubahan status tersebut, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, para ahli di bidang ekonomi dan hukum," kata Etikah.
Sebagaimana diketahui, pada 2023, BUMN tercatat telah menyumbangkan dividen kepada negara hingga Rp 82,1 triliun, angka tersebut merupakan keuntungan yang terbesar dalam sejarah di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pembubaran korporasi milik negara hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia, mengingat sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.
Erick pun menyampaikan para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai lima persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
