REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku telah mengunjungi berbagai daerah untuk mendengarkan banyak aspirasi. Salah satunya adalah pandangan dari kelompok buruh terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
"Kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya 'Tolong Pak segera review Undang-Undang Cipta Kerja, karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami'," ujar Ganjar dalam penyampaian visi di forum debat, Ahad (4/2/2024) malam.
Ia menjelaskan, pembangunan harus benar-benar memperhatikan sumber daya manusia (SDM). Negara janganlah menjadi pihak yang sifat yang menonjolkan adigang adigung adiguno atau kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian.
Pembangunan yang memperhatikan manusia, salah satunya dapat berjalan digitalisasi dan infrastruktur teknologi informasi yang merata. Dengan begitu, berbagai kesempatan dapat terbuka bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
"Ini bisa berjalan dengan lengkap kalau digitalisasi kita lakukan, infrastruktur teknologi informasinya baik. Kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri," ujar Ganjar.
Namun, segala hal tidak dapat berjalan baik jika pemimpinnya tidak memberikan contoh yang baik. Termasuk dalam menjaga prinsip demokrasi agar terus berjalan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
"Dalam politik kali ini itu musti diberikan contoh, demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan. Seperti Pak Mahfud contohkan dia mundur, agar ini membangun integritas yang baik," ujar Ganjar.
"Dan tentu saja keresahan yang muncul dari Gus Mus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama. Bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya dan semua dalam koridor yang baik," sambungnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
