REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menilai salah satu wacana yang diusung oleh salah satu pasangan capres cawapres mengenai pembubaran BUMN dan menjadikannya sebagai koperasi tak tepat. Sebab, wacana tersebut justru akan membuka lembar persoalan baru. 

"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," kata Erick di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Akan banyak imbas perihal wacana tersebut. Pertama, pembubaran BUMN maka memunculkan pengangguran baru sebanyak 1,6 juta orang yang merupakan pegawai BUMN. Padahal, pengabdian para karyawan BUMN selama ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen.

"Sangat tidak masuk akal. Apalagi selama ini, para karyawan BUMN sudah menunjukkan hasil kerjanya sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia," ujar Erick.

Sederet sumbangsih BUMN sebagai agen perubahan dan pada tahun 2023 telah menghasilkan deviden terbesar dalam sejarah dari BUMN ke negara senilai Rp 82,1 triliun, menurut Erick, telah menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

"BUMN itu agent of change atau tempat perubahan dengan munculnya banyak investasi awal seperti kereta api, bandara, ataupun saat pandemi Covid dengan membagikan vaksin gratis kepada masyarakat. Yang jelas, jika dibubarkan maka  1,6 juta hilang pekerjaan, ditambah keluarganya, ini menurut saya isu yang tidak sehat," kata Erick.

Erick juga memastikan saat ini, seluruh BUMN  bekerja dengan baik dan penugasan-penugasan yang diberikan pemerintah sudah dilakukan dengan baik. 

"Jika dinilai ada kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Tapi  kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung Rp 250 triliun, sudah  memberikan kontribusi besar, kepada negara yang dipakai untuk program-program yang sedang dilakukan pemerintah, seperti program kesehatan, pangan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika