REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat sehingga tidak ada kaitannya dengan agenda politik.
"Ya, seperti saya katakan bahwa bantuan sosial itu untuk kehadiran pemerintah," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Camat Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun. Pemberian bantuan sosial merupakan kelanjutan dari program-program yang telah dilakukan sebelumnya.
"Pemerintah memberikan PKH (Program Keluarga Harapan) Rp 250 ribu itu sepanjang tahun. Kemudian kita juga ada bantuan sembako, itu terus-menerus. Ada iuran KIS (Kartu Indonesia Sehat), kartu pendidikan sepanjang tahun. Jadi bantuan pangan dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini kelanjutan dari program-program sebelumnya," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menepis tudingan yang menyebutkan pemberian bantuan sosial sebagai program yang dipolitisasi terlebih menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).
"Lho, tiap tahun emang ada pemilu? Tiap bulan ada pemilu? Kan tidak ada," ucapnya.
Pada kesempatan terpisah, Airlangga menyampaikan penyaluran Program Bantuan Pangan Tahun 2024 kepada 22 juta penerima bantuan pangan ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak langsung kenaikan harga pangan.
"Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang merupakan lanjutan dari BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diharapkan juga dapat melindungi daya beli masyarakat," ujar Menko Airlangga.
Menurut dia, dengan ada perlindungan daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan tetap berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
