REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Digital Economy and SMEs, INDEF, Izzudin Al Farras, menyampaikan tren positif ekonomi digital Indonesia. Farras mengatakan, laju penetrasi internet di Indonesia naik dari 51,8 persen pada 2016 menjadi 78,19 persen pada 2023. 

"Nilai ekonomi digital juga naik, terlihat dari nilai Gross Merchandise Value (GMV) industri ekonomi digital sebesar 82 miliar dolar AS 2023 atau naik hampir 30 miliar dolar AS dalam dua tahun terakhir," ujar Farras dalam diskusi publik Indef bertajuk "Transformasi UMKM Menggenggam Peluang Digital di 2024" di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Farras memperkirakan, GMV Indonesia akan mencapai 109 miliar dolar AS pada 2025 dan 210 miliar dolar AS pada 2030. Saat ini, lanjut Farras, ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar dan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Kendati begitu, Farras mengungkapkan ketimpangan sektor yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Farras menyampaikan, peran e-commerce begitu mendominasi ekonomi digital Indonesia dan jauh melebihi kontribusi sektor lain seperti travel daring, media daring, hingga transportasi dan makanan. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Puji Wahono, mengatakan, Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum sebagai pemimpin pasar ekonomi digital di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar 77 miliar dolar AS atau sekitar 40 persen dari total ekonomi digital Asia Tenggara. 

"Angka ini jauh melampaui Thailand yang berada di nomor dua dengan hanya 17,2 persen," ucap Puji.

Untuk itu, Puji mengatakan, pelaku UMKM juga harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital. Puji menyebut banyak BUMN yang mulai bertransformasi merambah pasar digital akibat dampak pandemi covid-19 beberapa waktu lalu. 

"Peran UMKM kita semua sangat krusial, karena 99 persen bentuk usaha di Indonesia adalah UMKM dan UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari PDB nasional. Ini menjadi pemain utama untuk ekonomi kita," lanjut Puji.

Puji menilai kebijakan pemerintah sudah sejalan dengan digitalisasi yaitu meningkatkan nilai tambah dan membangun kemitraan sesama UMKM, UMKM dengan usaha besar, menciptakan peluang usaha, memudahkan akses pembiayaan, dan meningkatkan kapasitas serta inovasi. Namun, Puji mengingatkan digitalisasi UMKM tidak terbatas pada aspek pemasaran, melainkan juga sistem administrasi dan manajemen. 

"Dari gambaran tersebut, digitalisasi sangat penting tapi praktiknya pelaku UMKM banyak yang masih mengandalkan pemasaran tradisional apalagi setelah pandemi," sambung Puji.

Puji menilai pemerintah harus memberikan solusi dalam mengatasi tantangan UMKM yang terkait keterbatasan literasi, modal, dan akses pasar. Pemerintah, ucap Puji, harus meningkatkan kapabilitas digital pelaku UMKM, pengembangan infrastruktur, serta kebijakan dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM. 

"Pemerintah perlu menyediakan yang yang aman bagi UMKM untuk berkembang dengan membuat regulasi yang mendukung UMKM dan menyediakan platform khusus yang nyaman dan aman bagi UMKM dan konsumen dalam bertransaksi," kata Puji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika