Rabu 24 Jan 2024 21:22 WIB

Hilirisasi Disebut Ugal-ugalan, Bahlil: Sebelah Mananya?

Ia menilai, pernyataan tersebut tidak relevan.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Foto: Republika/Iit Septyaningsih
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bakal memperketat izin usaha bidang hilirisasi. Pengetatan itu menyusul kecelakaan kerja di smelter nikel yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dirinya tidak memungkiri, hilirisasi yang tengah digenjot pemerintah saat ini masih perlu perbaikan. "Saya harus mengakui di balik itu semua ada bagian yang kita harus perbaiki ke depan. K3-nya (keselamatan dan kesehatan kerja) jadi ke depan ini kita dalam memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan hilirisasi, kita akan perketat," tegas dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga

Pengetatan tersebut, sambung dia, termasuk di dalamnya soal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Itu karena, pemerintah tidak ingin lagi ada korban jiwa dan pencemaran lingkungan. 

 

Bahlil turut menanggapi pernyataan salah satu Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang menyebut hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan hingga merusak lingkungan. Ia menilai, pernyataan tersebut tidak relevan karena hilirisasi tambang di Indonesia harus memenuhi kaidah dan aturan berlaku.

Dirinya mencontohkan, aturan soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang harus selesai sebelum direalisasikan. "Contoh, amdal-nya dia harus selesaikan, izinnya dia harus selesaikan, lingkungannya dia harus selesaikan. Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya yang ugal-ugalan," tegas dia.

Bahlil menuturkan hilirisasi memang dilakukan secara masif karena hilirisasi telah terbukti memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya berkontribusi meningkatkan kinerja ekspor dan membuka lapangan kerja.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melontar kritik terhadap pelaksanaan program hilirisasi tambang yang dinilai ugal-ugalan. Kritik itu muncul, karena hilirisasi dianggap merusak lingkungan. 

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang Januari-Desember 2023 sebanyak Rp 375,4 triliun. Angka itu 26,5 persen dari total realisasi investasi sepanjang 2023 sebesar Rp 1.418,9 triliun.

Secara terperinci, realisasi investasi hilirisasi itu terbagi menjadi investasi di sektor mineral, yakni investasi smelter yang mencapai Rp 216,8 triliun. Investasi smelter itu terdiri dari investasi smelter nikel Rp 136,6 triliun, bauksit Rp 9,7 triliun, dan tembaga Rp 70,5 triliun.

Selanjutnya, investasi di sektor pertanian, yaitu CPO atau oleokimia sebesar Rp 50,8 triliun. Kemudian, di sektor kehutanan yaitu investasi pulp dan paper sebesar Rp 51,8 triliun. Berikutnya, di sektor minyak dan gas, yakni investasi petrokimia sebesar Rp 46,3 triliun dan sektor ekosistem kendaraan listrik yakni investasi baterai kendaraan listrik sebesar Rp 9,7 triliun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement