REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mentargetkan bauran EBT dalam bauran nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025. Sayangnya, sejak tahun 2018 justru target tak pernah capai target, padahal, jumlah kapasitas pembangkit EBT terus tumbuh.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menjelaskan, target persentase jadi kendala yang signifikan. Sebab, artinya pembangkit yang beroperasi antara fosil dan EBT harus setara.
"Misal ada COD pembangkit fosil 1 GW, maka artinya EBT yang COD juga harus ada 1 GW, maka secara persentase bisa setara. Tapi kan ini kalau 1 GW EBT coba gimana susahnya," kata Jisman di Kantor Ditjen Gatrik, Kementerian ESDM, Kamis (18/1/2024).
Sedangkan hingga 2030 mendatang masih ada beberapa PLTU berkapasitas besar yang masih akan beroperasi. Sedangkan pembangkit EBT sekalinya beroperasi masih dalam kapasitas yang kecil.
"Misalkan pada tahun ini, bayangkan ada PLTU baru masuk dengan total hampir 4GW, sedangkan EBT 500 MW. Artinya, secara persentase pasti akan sulit mengejar. Kita juga enggak tahu, kenapa melalui persentasi. Kita enggak tahu dulu, alasannya apa. Tahu-tahu ada PP 79," cerita Jisman.
Meski berat untuk bisa mencapai target bauran energi, Jisman mengatakan pemerintah tak mungkin tak menjalankan mandat tersebut. Maka, program seperti efisiensi energi, penggunaan bioenergi serta co-firing biomassa menjadi elemen pendukung untuk mendongkrak target bauran energi.
"Kalau sudah seharusnya, maka kita tetap maksimalkan. Ada langkah langkah percepatan seperti co-firing. Harga EBT yang kita buat bersaing. Ini untuk bisa mendorong target bauran energi," kata Jisman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
