REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan perluasan pasar produk di ranah global, penguatan sistem logistik, dan pejaminan mutu dari hulu hingga hilir sektor perikanan. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo mengatakan produk perikanan Indonesia tidak lagi dikenakan tarif untuk masuk ke pasar Jepang sejak akhir 2023.
"Ini tentunya menjadi langkah yang sangat baik dalam mencapai target ekspor produk perikanan di 2024 sebesar 7,20 miliar dolar AS," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Budi menyampaikan hal ini selaras dengan substansi pelaksanaan lima program prioritas ekonomi biru yang tidak lepas dari penjaminan mutu produk perikanan serta peningkatan daya saing produk perikanan. Untuk mendukung penguatan daya saing ini, ucap Budi, unit kerja di 38 provinsi nantinya akan membantu penjaminan mutu dari hulu sampai hilir, sehingga produk kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi, untuk ekspor, maupun juga untuk domestik.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia I Nyoman Radiarta mengatakan KKP mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan perikanan melalui satuan pendidikan, pelatihan dan peran penyuluh perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pada 2024. Saat ini, KKP memiliki 11 satuan pendidikan tinggi serta 4.200 penyuluh perikanan.
"Kami mendukung dan mengawal program prioritas yang direncanakan KKP melalui fungsi dalam rangka menyiapkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan," ujar Nyoman.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Suharta mengatakan KKP juga tak akan mengendorkan pengawasan di laut terhadap praktik-praktik IUU fishing. Dengan adanya penambahan armada kapal pengawas serta petugas patroli pada 2023, serta dukungan teknologi berbasis satelit Command Center, pengawasan di laut akan semakin optimal di tahun ini.
"Ke depan dengan Command Center kami mengembangkan sistem pengawasan dengan menggunakan AI. Ke depan disusun konsep sistem pengawasan cerdas sehingga tidak perlu banyak usaha untuk menggerakan kapal dan SDM," kata Suharta.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan program ekonomi biru akan dikebut tahun ini. Langkah tersebut untuk menjamin keberlanjutan ekologi dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor kelautan dan perikanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
