Kamis 28 Dec 2023 21:20 WIB

Indef: Pemerintah Perlu Beri Insentif Sektor Riil Guna Dongkrak Kredit

sektor riil di dalam negeri tidak dibekali dengan regulasi yang memadai.

Petugas keamanan berjaga di sekitar unit mobil baru di salah satu kawasan industri otomotif di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Foto: ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Petugas keamanan berjaga di sekitar unit mobil baru di salah satu kawasan industri otomotif di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor riil guna mendongkrak pertumbuhan kredit perbankan.

Menurut dia, sektor riil di dalam negeri tidak dibekali dengan regulasi yang memadai, sehingga setiap pelaku usaha menerapkan kebijakan yang berbeda.

“Tapi, ini bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti dengan mengerahkan insentif,” kata Aviliani dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan Indef yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Dia mencontohkan insentif pajak mobil dan motor yang telah diluncurkan oleh pemerintah sebelumnya. Ekonom Indef itu mengatakan insentif tersebut mampu mendorong permintaan kredit yang cukup banyak.

“Jadi, ada kredit konsumsi yang meningkat karena adanya insentif dari pemerintah. Inilah yang harus dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan permintaan dari perbankan,” ujar dia.

Aviliani menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti banyaknya pelaku usaha yang menaruh uang mereka di Bank Indonesia (BI).

Dia menjelaskan hal itu terjadi karena minimnya permintaan pada sektor perbankan.

“Bank menaruh uang di BI karena tidak ada permintaan. Jadi, jangan dibalik, bank tidak kasih kredit karena kalau tidak ada permintaan tidak mungkin bank bisa kasih kredit,” jelas Aviliani.

Pernyataannya tersebut menyambung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kredit.

Dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (29/11/2023) malam, Jokowi mengajak seluruh perbankan untuk berhati-hati (prudent) dalam menjalankan bisnisnya.

Hal itu disebabkan banyak pelaku usaha yang menyebut peredaran uang di Indonesia semakin “kering”. Presiden menilai kondisi tersebut terjadi karena banyaknya pembelian instrumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia.

“Saya mengajak seluruh perbankan memang harus prudent, memang harus hati-hati tetapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM. Jangan semuanya ramai-ramai membeli ke BI maupun ke SBN, meskipun juga boleh boleh saja, tetapi agar sektor riil bisa kelihatan lebih baik dari tahun lalu,” ujar Jokowi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement