Rabu 29 Nov 2023 21:47 WIB

NFA Serukan Kuatkan Stok Pangan Saat Nataru

Bapanas mencatat inflasi nasional pada Oktober sebesar 2,56 persen.

Pekerja menata karung berisi beras di Gudang Perum Bulog, Pulo Brayan Darat, Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/11/2022). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan stok beras nasional dalam kondisi aman karena mengalami surplus sebesar 6,6 juta ton dari berbagai wilayah di Indonesia (data Bapanas per 7 November 2022).
Foto: ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pekerja menata karung berisi beras di Gudang Perum Bulog, Pulo Brayan Darat, Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/11/2022). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan stok beras nasional dalam kondisi aman karena mengalami surplus sebesar 6,6 juta ton dari berbagai wilayah di Indonesia (data Bapanas per 7 November 2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyerukan pemerintah daerah untuk memperkuat stok pangan di pasar yang dikelola pemerintah daerah (pemda) dalam rangka menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Mumpung kita masih ada waktu menjelang natal dan tahun baru nanti, tolong dipastikan distribusi stok pangan dapat selesai tepat waktu. Kalau stoknya punya masa simpan lama yang panjang tidak ada masalah, terus distok saja. Tapi kalau misalnya cabai yang tidak tahan lama, itu perlu diperhatikan," kata Arief, di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga

Seruan tersebut disampaikan Arief terutama untuk pemerintah daerah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Menurutnya, jika stok pangan di daerah Jawa aman maka secara nasional juga bisa aman.

"Kalau kita bisa amankan stok dari Pasar Jaya plus Tanah Tinggi plus Cibitung plus Johar, itu kita bisa aman. Ini penting karena jika stok di Pulau Jawa aman, secara nasional juga bisa aman. Tentunya ini sebagai upaya kita mengendalikan inflasi dan harga pangan bagi masyarakat," ujarnya pula.

 

Badan Pangan Nasional mencatat inflasi nasional pada Oktober sebesar 2,56 persen secara tahunan dan mengalami kenaikan dibandingkan September yang berada di 2,28 persen.

Sementara inflasi untuk Provinsi DKI Jakarta secara tahunan mencapai angka 2,08 persen, namun di bawah rata-rata inflasi nasional.

Begitu pula, inflasi untuk Provinsi Banten yang masih di bawah rata-rata inflasi nasional, yakni di angka 2,35 persen. Sementara inflasi Provinsi Jawa Barat berada di angka 2,58 persen. Dari tiga provinsi tersebut, penyumbang inflasi terbesar adalah beras.

"Kita perlu dorong dan dukung produksi beras dalam negeri. Ini karena kalau areal tanam di bawah 1 juta hektare, kita bisa alami defisit. Kebutuhan konsumsi beras nasional tiap bulan perlu sekitar 2,5 juta ton. Untuk itu, mari kita hand in hand dukung kementerian teknis wujudkan itu," ujar Arief.

Tak hanya itu, Arief juga mengingatkan pimpinan daerah untuk terus gencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sampai Oktober telah digelar sampai 1.468 titik se-Indonesia. Termasuk juga mendorong terus dilaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk menjaga stok dan harga komoditas pangan.

"GPM menjadi strategi kita bersama Bapak Mendagri Tito Karnavian untuk pengendalian inflasi pangan. Lalu ada FDP, jika daerah punya keterbatasan anggaran untuk FDP, NFA siap membantu,” ujar dia lagi.

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement