REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) masih akan fokus pada penyehatan kondisi keuangan, salah satunya dengan mempertahankan komposisi proyek-proyek dari pemerintah pada 2024.
Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan saat ini 70 persen proyek WIKA berasal dari pemerintah dengan skema pembayaran monthly progress atau pembayaran bulanan.
"Kita akan tetap mempertahankan komposisi di mana proyek-proyek pemerintah di angka 70 persen, sebelum Covid-19 cuma 30 persen. Sisanya, kita kejar yang BUMN yang CAPEX-nya besar dan sekarang yang monthly progress payment," ujar Mahendra dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Mahendra menyampaikan, pada 2024 diproyeksi akan terjadi perlambatan terkait dengan proyek-proyek baru. Hal tersebut terjadi lantaran WIKA berada dalam kondisi standstill atau penghentian sementara pembayaran kewajiban finansial kepada kreditur.
Menurut Mahendra, terdapat proyek-proyek yang memberikan syarat seperti dukungan fasilitas perbankan maupun buku keuangan yang positif sehingga WIKA pun tidak bisa terlibat dalam tender tersebut.
"2024 sih akan terjadi perlambatan, cuma perlambatannya sejauh mana, masih akan kita lihatlah. Mungkin prediksinya akan sama dengan 2023," kata Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, tahun politik sedikit banyak mempengaruhi pemasukan dari perusahaan. Berkaca pada 2019, proyek yang datang pada WIKA cukup turun jika dibandingkan dengan 2018. Menurut Mahendra, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat wajar terjadi pada sektor konstruksi.
"Memang siklus politik seperti itu, pengalaman kita di 2019 memang menurun dibandingkan 2018, waktu 2014 juga menurun dibanding 2013," ucapnya.
Namun demikian, sepanjang 2024, WIKA masih mengerjakan beberapa proyek yang sedang berjalan. Pada September 2023, WIKA mengantongi kontrak baru sebesar Rp 21,44 triliun.
Proyek yang masuk ke dalam daftar kontrak baru tersebut di antaranya proyek Bendungan Karangnongko yang terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Underpass Gatot Subroto, Sumatera Utara dan beberapa perolehan kontrak induk lainnya maupun anak perusahaan.
"Proyek itu kan pada saat kita mendapatkan proyeknya, periode pelaksanaannya 2-3 tahun, proyek di 2023 bisa diproduksi sampai 2025," kata Mahendra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
