REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp 168,81 triliun per 21 November 2023.
“Ini antara lain didorong oleh aliran investasi asing senilai Rp 27,25 triliun,” kata Perry dalam konferensi pers terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Kantor BI, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menambahkan bahwa sekitar 30 persen dari SRBI telah diperdagangkan di pasar sekunder.
“Ini memang arah kita untuk menciptakan instrumen yang pro market, jadi itu menggerakkan pasar, sehingga di pasar sekunder itu sudah terjadi peralihan atau transaksi hingga mencapai Rp50 triliun atau sekitar 30 persen,” kata Destry.
SRBI dilelang pertama kali pada 15 September 2023 dengan penawaran perdana mencapai Rp 29,9 triliun atau 4,2 kali lipat dari target yang senilai Rp 7 triliun.
Selanjutnya di lelang kedua pada 20 September 2023 penawaran yang masuk mencapai Rp 15,6 triliun atau 3,12 kali lipat dari target BI. SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga negara (SBN) milik Bank Indonesia.
Bank Indonesia mengatakan akan terus memperkuat inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan inflasi terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil.
BI juga menerbitkan Surat Valas Bank Indonesia (SVBI) yang disambut baik oleh pasar pada lelang perdana di 21 November 2023 sebagaimana tampak dari tingginya penawaran yang mencapai 266,5 juta dolar AS atau lebih tinggi dari target 200 juta dolar AS.
Selanjutnya BI juga merencanakan akan menerbitkan Suku Valuta Asing BI (SUVBI) dengan lelang perdana pada 28 November 2023. Berbagai inovasi instrumen ini diharapkan dapat mendukung strategi operasi moneter yang “pro-market" dan dapat menarik aliran modal masuk untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika