REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-Interim Erick Tohir memastikan komitmen Indonesia dalam menjalankan agenda transisi energi untuk menurunkan emisi karbon. Peluncuran Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) atau dokumen yang memuat proyek transisi energi diharapkan tidak berakhir di atas kertas.
"Peluncuran dokumen CIPP ini menandakan masa perencanaan yang telah berakhir dan kini saatnya memasuki masa implementasi. Saya berharap ini bukan hanya saja kertas tapi bagaimana kita bersama-sama bisa mengimplementasi dan komitmen sama-sama untuk dunia yang lebih baik," kata Erick saat peluncuran CIPP Pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Erick mengatakan, Indonesia telah banyak melakukan upaya dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia. Terbaru, Indonesia telah berkomitmen menjadikan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) menjadi kota yang 100 persen disuplai dari listrik bersih.
Kedua, Indonesia juga sudah memiliki PLTS terapung Cirata yang menjadi terbesar ketiga di dunia sebagai wujud komitmen Indonesia beralih ke sumber energi bersih. Erick menilai, banyak proyek transisi energi Indonesia yang butuh kolaborasi dan dukungan global. Indonesia menargetkan untuk mengurangi gas rumah kaca hingga 250 juta ton Co2 dan meningkatkan bauran energi bersih hingga 44 persen di tahun 2030.
"Pendanaan dalam JETP hanya sedikit dari apa yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa melakukan transisi energi sampai dengan tahun 2030. Maka dari itu diharapkan bahwa dana JETP dapat mengkatalisasi investasi dan dukungan lebih besar bagi transisi energi Indonesia," kata Erick.
Perumusan dokumen CIPP ini ditunjang oleh para kelompok kerja yang terdiri atas berbagai badan internasional dan multilateral, seperti International Energy Agency (IEA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan United Nations Development Programme (UNDP).
Selama proses perumusan dokumen CIPP telah dilaksanakan berbagai proses konsultasi dengan kalangan investor, pelaku usaha dan unsur masyarakat. Dokumen ini juga telah menerima masukan publik dalam masa konsultasi publik yang dilaksanakan di bulan November 2023. Selanjutnya, Sekretariat JETP juga akan segera membentuk kelompok kerja kelima yang akan fokus pada dekarbonisasi sektor demand melalui strategi elektrifikasi dan efisiensi energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika