Rabu 15 Nov 2023 03:13 WIB

HP Jadi Target Utama BDS, Ternyata Dukung Apartheid Israel Sejak 1999

HP disebut membantu menjalankan ID biometrik yang digunakan Israel.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Lida Puspaningtyas
Jurnalis mengambil gambar laptop tebaru HP Joy 2 saat peluncurannya di Jakarta, Selasa (2/10).
Foto: Republika/Prayogi
Jurnalis mengambil gambar laptop tebaru HP Joy 2 saat peluncurannya di Jakarta, Selasa (2/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu target utama boikot Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) adalah, Hewlett Packard (HP). HP disebut membantu menjalankan ID biometrik yang digunakan Israel untuk membatasi pergerakan warga Palestina di pos pemeriksaan dan tembok apartheid Israel.

ID biometrik melalui teknologi pengenalan wajahnya dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan orang berdasarkan ciri fisik mereka termasuk ras, etnis, jenis kelamin, usia, pekerjaan hingga status disabilitas para warga Palestina. Teknologi pengenalan wajah ini pertama kali diperkenalkan untuk mendukung apartheid Israel terhadap Palestina pada 1999.

Baca Juga

Berdiri sejak 1939, perusahaan HP mengalami restrukturisasi besar-besaran pada 2015  yang melibatkan pemisahan dan merger serta spin-off, sehingga menyulitkan masyarakat sipil global untuk menentukan keterlibatan perusahaan saat ini. Secara jelas, perusahaan-perusahaan HP mengambil keuntungan dari kekejaman dan penindasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.

Seperti, HP Enterprise yangmenyediakan server ke  Israel untuk pencatatan populasinya. ID yang dikeluarkan berdasarkan cara ini menentukan tingkat hak seseorang. Di bawah sistem ini, warga negara Yahudi memiliki lebih banyak hak dibandingkan warga Palestina, yang memiliki lebih banyak hak dibandingkan warga Palestina di Tepi Barat, Gaza, atau Yerusalem Timur.

Kemudian, HP Inc. yang merupakan penyedia komputer eksklusif untuk militer Israel, yang melakukan pendudukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza yang dalam satu dekade terakhir telah melakukan pengepungan brutal terhadap Gaza.

Ada juga HP Enterprise menyediakan server dan teknologi yang digunakan di penjara Israel. Sistem penjara Israel digunakan untuk menekan aktivitas politik Palestina, dan untuk membungkam oposisi terhadap kebijakan-kebijakannya. Dengan membantu Israel mengelola penjara-penjaranya, HP menjadi inti dari penggunaan penahanan massal yang dilakukan Israel untuk melemahkan perlawanan Palestina terhadap apartheid.

Laporan dari Amnesty Internasional menyebut terdapat inovasi yang dilakukan HP dalam penggunaan sistem teknologi pengenalan wajah yang dikenal sebagai Red Wolf. Teknologi ini sudah digunakan di pos pemeriksaan militer di kota Hebron, Tepi Barat yang diduki Israel sejak 2022.

Sistem ini memindai wajah warga Palestina dan menambahkannya ke database pemerintah Israel tanpa persetujuan. Namun, pemerintah Israel selalu membantahnya. Teknologi pengenalan wajah ini juga semakin banyak digunakan untuk menguntit warga Palestina, sehingga mereka selalu diawasi. Pengawasan dilakukan dengan jaringan CCTV yang dipasang di tiang lampu sisi bangunan, menara pengawas dan atap rumah.

Pada Mei lalu, Sekertaris Jenderal Amnesty Internasional Agnes Callamard menyebutkan, selain ancaman kekerasan fisik yang berlebihan, warga Palestina telah menghadapi risiko dilacak oleh alogritma. "Pihak berwenang Israel menggunakan alat pengawasan yang canggih untuk mengendalikan pergerakan warga Palestina dengan data biometrik yang diperoleh secara tidak sah," tegas Agnes.

Dalam laman resmi BDS disebutkan bahwa HP memang memiliki rekam jejak yang sangat nyata dan terbukti terlibat dalam apartheid dan kolonialisme yang dilakukan Israel terhadap Palestina. BDS menuliskan, HP juga menyediakan layanan ke kantor para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Selain menjalankan ID biometrik, teknologi HP juga membantu angkatan laut Israel melakukan pengepungan di Gaza.

Dalam laporan setebal 82 halaman milik Amnesty Internasional yang berjudul "Automated Apartheid: How FAcial Recognition Fragments, Segregates and Control Palestinians in the OPT", dirincikan secara jelas perihal penggunaan teknologi ID Biometrik secara ekstensif dan otoritas Israel untuk menjajah dan memasuki ranah privasi warga Palestina.

"Saat kamera dipasang, jika kami berdiri dekat jendela, maka kami dapat dideteksi seolah-olah kameraitu rumah kami," ungkap Sara, salah satu warga di lingkungan Silwan, Yerusalem Timur.

Pihak berwenang Israel sering mengarahkan ID biometrik ke tempat-tempat yang seringkali digunakan warga Palestina sering bertemu dan mengadakan  protes untuk mendukung para tahanan yang melakukan mogok makan dan menentang kekejaman yang dilakukan Israel. Salah satunya adalah pintu gerbang Damaskus ke kota tua.

Di Indonesia, produk HP telah menjadi pilihan favorit dan kebutuhan  bagi sebagian masyarakat. Bahkan, Presiden sekaligus CEO HP Inc Enrique Lores mengatakan, pasar PC Indonesia memiliki potensi yang besar dan telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan yang tinggi untuk perusahaan.

Salah satu pengguna produk HP, Ahmad (31) warga Tangerang mengaku sudah terlalu nyaman menggunakan teknologi dari laptop merk HP untuk menunjang pekerjaannya. Namun, dengan terungkapnya sumbangsih HP terhadap Israel, ia pun meyakinkan dirinya untuk membeli perangkat lain selain merk HP bila kelak harus mengganti laptop kesayangannya.

"Sekarang tidak mungkin saya langsung ganti laptop, tapi ke depan saya tidak akan lagi membeli produk mereka yang mendukung zionis," ujarnya.

Perlu diketahui, HP melalui perusahaan pembiayaan PT HP Finance indonesia  juga memiliki catatan buruk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada pertengahan tahun ini, OJK membekukan kegiatan HP Finance indonesia lantaran tidak menjalankan kewajiban perusahaan yang harus mempertahankan rasio saldo piutang pembiayaan.

“Dengan dibekukannya kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tersebut di atas [PT Hewlett Packard Finance Indonesia], maka perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha,” kata Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W. Budiawan pada Juli lalu.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement