REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah simbol identitas nasional yang menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Struktur masyarakat yang heterogen dan saling berbaur antara warga lokal dan pendatang di IKN, nantinya diharapkan menguatkan kebhinekaan Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, interaksi beragam warga dan akulturasi sosial budaya menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga, wajar jika muncul kekhawatiran, apakah warga dan budaya lokal tersingkirkan ketika IKN nanti selesai dibangun.
"Mestinya yang didahulukan adalah pembangunan sumber daya manusia, pelestarian kebudayaan, merawat kebudayaan yang ada. Jangan sampai nanti tergerus oleh budaya-budaya dari luar, budaya-budaya asing," ujar Jokowi saat menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Lapangan Taruna, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim pada pekan kemarin.
Sebelumnya, Jokowi menyebut, beragam pembangunan infrastruktur di IKN sedang dilakukan. Pembangunan mencakup, gedung pemerintahan, hotel berbintang, rumah sakit, sekolah bertaraf internasional, lapangaan sepak bola, hingga pusat perbelanjaan.
Jokowi menilai, pembangunan fisik tersebut mestinya dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk pelestarian budaya yang ada. Oleh sebab itu, Jokowi sangat menghargai digelarnya Festival Harmoni Budaya Nusantara untuk mengingatkan semua pihak, seni dan budaya Indonesia itu sangat beragam.
"Sukunya saja kita memiliki 714, artinya kekuatan karakter budaya itu sangat harus kita lestarikan dan kita rawat," ujar Jokowi di acara yang digelar oleh Kemenko PMK bersama Pemkab Penajam Paser Utara tersebut.
Menurut Jokowi, nantinya di IKN akan hidup masyarakat dari beragam etnis dan budaya, baik masyarakat yang sejak dulu tinggal di wilayah sekitar maupun yang datang dari daerah lain. Dia menilai, pembangunan IKN juga akan menjadikan Kalimantan Timur muara bertemunya berbagai budaya.
Menko PMK Muhadjir Effendy yang sesaat menemani Jokowi menegaskan, pembangunan IKN tak boleh menghilangkan identitas dan budaya lokal. Hanya saja, pembangunannya harus memperhatikan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya serta memahami keragaman dan kondisi sosial masyarakat lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
