REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui Pelindo Regional 1 dan Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) konsisten membuktikan komitmennya mencegah korupsi untuk menyahuti rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi sektor kepelabuhanan lewat gelaran kegiatan 'Sosialisasi dan FGD Program National Logistics Ecosystem (NLE) dan Platform JAGA Sektor Pelabuhan' yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/10/2023), di Grha Pelindo Belawan.
Terpilihnya Belawan dalam gelaran kegiatan sosialisasi ini juga menjadi pembuktian Pelindo mewujudkan pelabuhan bebas korupsi dengan serangkaian upaya menghadirkan program-program digitalisasi yang terimplementasi ke seluruh lingkup Pelindo Group.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya mengungkapkan, sektor pelabuhan memegang peranan yang sangat penting dalam ekosistem perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan sektor pelabuhan dinilai penting. Dia juga menyebutkan, memilih Belawan karena merupakan pelabuhan yang termasuk sudah maju.
“Pelabuhan Belawan secara aktif sudah melakukan gerakan-gerakan perbaikan dalam memberikan pelayanannya sejak tahun 2018, dilihat juga dari penerapan NLE, Belawan telah melaksanakan 8 indikator penerapan NLE, dan sekarang pemerintah membuatnya jadi lebih sistemik, di bawah komando kementerian investasi langsung,” ungkap Herda, mengutip keterangan tertulis, Sabtu (28/10/2023).
Regional Head 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Yarham Harid mengatakan, sebagai bentuk komitmen, seluruh Pelindo Group telah melaksanakan pelayanan kepelabuhanan berbasis IT di Pelabuhan, mulai dari pelayanan kapal, barang, juga container.
“Upaya kami dalam peningkatan pelayanan memiliki dua poin, yakni memperpendek port stay kapal dan cargo stay di pelabuhan melalui program transformasi dan standarisasi operasi hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan. Artinya tidak perlu lagi face to face datang ke pelabuhan, tapi by system, dan program yang sedang berjalan diantaranya adalah perluasan program STID, Auto Gate dan SIMON TKBM ke Multi Terminal, Improvement TOS yang sedang dilakukan di Pelabuhan belawan,” kata Yarham.
Sub Holding Pelindo Multi Terminal (SPMT) saat ini juga sedang menerapkan digitalisasi sebagai upaya pencegahan sekaligus peningkatan kualitas melalui digitalisasi layanan terminal multipuprose dengan mengimplementasikan aplikasi PTOS-M yang beberapa waktu lalu sudah diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan RI.
Sementara itu Direktur Pengelolaan Layanan, Data dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib menekankan, dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya logistik, pemerintah telah mengembangkan National Logistics Ecosystem (NLE).
“NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik. Selain memangkas biaya logistik, proses digitalisasi pada platform NLE secara tidak langsung juga diharapkan dapat menutup celah terjadinya korupsi pada ekosistem logistik di Indonesia, dan sampai saat ini sudah 46 pelabuhan yang digitalisasi melalu NLE, dan Belawan merupakan pelabuhan terbesar kelima dari 46 pelabuhan itu,” kata Icrham.
Tak terkecuali juga pihak Operator Pelabuhan yang memegang peranan yang sangat penting dalam upaya cegah korupsi di sektor kepelabuhan karena selama ini selalu bersentuhan dengan pengguna layanan kepelabuhan.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Rivolindo menuturkan upaya pencegahan korupsi merupakan arahan dari Stranas PK yang tujuannya untuk melakukan perbaikan.
“Dari sisi layanan sebagai upaya mencegah korupsi, semua sudah diberikan catatan-catatanya. Kita tinggal melaksanakan perubahan itu, dan terpenting adalah kita komitmen untuk mencegah korupsi dari hulu dan hilir,” ujar Rivolindo.
Dalam mendukung upaya perbaikan layanan serta upaya meminimalisir adanya potensi pungli, Pelindo juga melakukan digitalisasi layanan operasional untuk beberapa layanan melalui implementasi system layanan operasional yaitu melalui implementasi Sistem Layanan Peti Kemas (TOS Nusantara), Sistem Layanan Non Peti Kemas (PTOS-M), dan Sistem Layanan Kapal (Phinnisi).
Selain itu, dilakukan juga digitalisasi dari sisi interface dengan customer sehingga saat ini seluruh transaksi dilakukan secara online, cashless, dan real time. Langkah strategis ini juga dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dan melakukan pencegahan terhadap tindak korupsi.
Selain itu, Pelindo juga mengimplementasikan sistem Whistle Blowing System (WBS) untuk melaporkan potensi tindakan curang dan korupsi bagi seluruh stakeholder yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
