REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, holding BUMN kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Erick menegaskan, BUMN sektor kesehatan terus memperkuat konsolidasi setelah terbentuk dalam satu holding.
"Saya sudah targetkan untuk lima tahun ke depan, industri kesehatan BUMN bisa ambil ceruk pasar 15 persen-20 persen," ujar Erick di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Erick meyakini targetnya mampu terealisasi karena BUMN-BUMN tersebut memiliki sumber daya yang lengkap dalam sektor kesehatan, baik dari aspek logistik, klinik, obat, maupun vitamin. Erick menyampaikan penguatan BUMN sektor farmasi juga menjadi bentuk kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya pandemi pada masa yang akan datang.
"Pandemi adalah momok yang harus dihadapi dengan persiapan matang dan sigap dalam menghadapi tantangan di sektor kesehatan, bahkan juga ekonomi dan moneter yang menyertainya," kata Erick.
Selain holding BUMN kesehatan, Erick pun telah membentuk BUMN Holding Ultra Mikro pada 2021 yang dipimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Holding ini berfokus pada peningkatan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih murah bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.
"Ketika pemerintah berbicara tentang Indonesia Maju, maka di dalamnya ada kemajuan segmen ultra mikro, melalui penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas SDM terutama pengusaha ultra mikro dengan pemberdayaan melalui holding ini," ujar Erick.
Erick menyebut sejumlah program andalam dalam Holding Ultra Mikro ini adalah PNM Mekaar dan ULaMM. Erick menyampaikan kedua program tersebut telah menjaring 14,5 juta nasabah aktif dengan total aset mencapai Rp 51,6 triliun hingga Mei 2023.
"Total penyaluran sebesar Rp 24,1 miliar dan baki debet mencapai Rp 45,1 miliar," ujar Erick.
Saat ini, lanjut Erick, PNM yang berupaya untuk lebih banyak menjangkau pelayanan terhadap UMK dengan 4.213 kantor layanan PNM Mekaar dan 642 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia. Upaya pengembangan UMKM juga didorong melalui pemanfaatan PaDi UMKM yang hingga saat ini sudah menembus angka 40 ribu UMKM.
"UMKM yang tergabung dalam Pasar Digital UMKM tersebut terus didukung untuk mengembangkan potensi bisnisnya, salah satunya dengan penyaluran bantuan hingga Rp 24,4 triliun yang disalurkan dari 92 perusahaan serta anak perusahaan BUMN," ujar Erick.
Selain mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemanfaatan PaDi UMKM serta Pasar Digital UMKM, Erick menyampaikan program pembiayaan bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga secara konsisten dialirkan untuk memicu perkembangan UMKM. Erick menyampaikan distribusi KUR Himbara dalam kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan.
"Pada 2019, penyaluran KUR Himbara sebesar Rp 130,7 triliun, meningkat hingga angka Rp 188,1 triliun pada 2020, kemudian mencapai Rp 260,3 triliun pada 2021 dan menembus angka Rp 355 triliun pada 2022," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika