REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan lebih dari 45,6 juta lapangan kerja informal telah dibuka oleh perusahaan pelat merah. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengakui BUMN berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja informal.
"Berati misalnya dengan adanya pembiayaan melalui bank pemerintah atau BUMN memberikan akses pendanaan terhadap UMKM itu artinya ikut mendorong UMKM. Mungkin lebih tepatnya adalah berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja informal," kata Faisal kepada Republika, Senin (9/10/2023).
Faisal menuturkan, pada dasarnya kegiatan atau proyek-proyek yang tengah digarap oleh sejumlah perusahaan BUMN berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja informal. Begitu juga dari sektor pembiayaan yang dilakukan bank-bank milik negara.
"Yang jelas, kegiatan-kegiatan atau proyek daripada BUMN termasuk juga pembiayaan yang diberikan oleh bank BUMN ini berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan baik secara formal maupun informal," ucap Faisal.
Faisal mengharapkan, ke depan BUMN juga dapat memiliki kontribusi untuk membuka lapangan kerja formal. Hal itu menjadi tantangan yang harus dihadapi ke depan setelah terbatasnya lapangan kerja formal pascapandemi Covid-19.
"Kalau yang informal tercipta ya alhamdulillah. Karena sekarang ini terbatasnya lapangan kerja yang formal maka orang-orang banyak bekerja di sektor informal jadinya jarena mereka harus makan, bekerja, dan sebagainya," jelas Faisal.
Faisal mengungkapkan tantangan ke depan yaitu bagaimana BUMN sebagai agen pembangunan dapat mendorong dan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal. Sebab, kata Faisal, lapangan pekerjaan formal memiliki kualitas lebih baik dari sisi pendapatan, stabilitas, keberlanjutan, sosial, dan keamanan.
Meskipun begitu, Faisal menilai langkah BUMN yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja informal juga perlu diapresiasi. "Karena dengan keterbatasan kerja formal maka lapangan kerja informal juga harus didorong dalam arti dibantu ya dari sisi kinerjanya supaya bisa menciptakan atau menambah lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Faisal.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penyediaan lapangan kerja di BUMN bukan program sementara melainkan terus dilakukan dan berkelanjutan. Selama tiga tahun terakhir, program BUMN telah menyerap 45,6 juta tenaga kerja.
"Jadi bukan project-based, tapi kan kita mau pekerjaan yang dibangun secara berkelanjutan. Jadi data-data pembukaan lapangan kerja berdasarkan program dan itu kemarin saya laporkan hampir 45,6 tenaga kerja," papar Erick.
Erick memberikan contoh adanya penyediaan lapangan kerja BUMN dengan membuka agen BRILink sampai 567 agen atau Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar. Dari program tersebut tercatat 13,7 juta para ibu mendapatkan pinjaman modal usaha lalu menciptakan kembali lapangan pekerjaan.
"Kalau 13,7 juta dikali dua itu jadi berapa? Dan itu kan sesuatu yang berkelanjutan," kata Erick.
Selanjutnya, 439 ribu tenaga kerja penggarap desa hutan, dan 163.761 petani yang tergabung dalam program Makmur. Lalu, 210 ribu petani program kemitraan PTPN.
"Ibu-ibu bisa bergabung di PNM Mekaar, bapak petani bisa bergabung dengan Makmur dan masyarakat juga bisa berjualan sambil menjadi agen BRILink. Ini contoh lapangan kerja yang berkelanjutan, tidak ada batas waktu, karena bukan berbasis proyek," kata Erick.
Selanjutnya 270 ribu tenaga kerja informal yang terserap dan tersebar di Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Begitu juga proyek yang ditanganinPT Freeport Indonesia, PT Pertamina (Persero), dan PT Bukit Asam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika