REPUBLIKA.CO.ID, SAMOSIR -- Usai diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2023, Jembatan Tano Ponggol yang berada di Pulau Samosir, Sumatra Utara terus dimaksimalkan pemanfaatannya. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR memastikan saat ini kapal sudah bisa melintas di bawah jembatan tersebut.
"Kapal yang bisa melintas dengan ukuran dua ribu deadweight tonnage (DWT). Selain itu masih ada free sekitar dua meter," kata Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sumatra II Darma Agus saat ditemui di lokasi Jembatan Tano Ponggol, Kamis (5/10/2023).
Dia menjelaskan, kapal ukuran tersebut dapat melintas di bawah jembatan karena proses penambahan kedalaman air sudah dilakukan. Dengan begitu, saat ini kapal kayu yang cukup lebar juga bisa ditumpangi wisatawan sudah bisa melintas.
Pengerjaam pelebaran alur Tano Ponggol dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dari lebar semula 25 meter menjadi 80 meter sepanjang 1,2 kilometer sehingga dapat dilewati oleh kapal.
"Jadi Pulau Samosir nanti bisa dikeliklingi dengan kapal. Jadi alur ini untuk menghubungkan sisi utara dan selatan, selama ini kan terputus," ucap Darma.
Darma menambahkan, dengan dapat dilintasinya kapal di bawah jembatan tersebut juga untuk menghadirkan wisata baru bertaraf internasional. Dengan terlintasinya kapal di jalur tersebut maka juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar Pulau Samosir.
Sebelumnya Jokowi meresmikan Jembatan Tano Ponggol. Jokowi mengatakan, pembangunan jembatan dengan total panjang 382 meter tersebut untuj mendukung pengembangan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas atau Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
“Diresmikan pula Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir yang menelan biaya sebesar Rp 173 miliar. Panjang bentang utamanya 99 meter dengan lebar delapan meter,” ungkap Jokowi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN atau DPSP direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, adan sanitasi. Begitu juga ddngan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.
“Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dilakukan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” tutur Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
