REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyepakati kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah dibahas berbagai usulan kegiatan untuk program transisi energi kerja sama Indonesia-Jepang, khususnya sebagai tindak lanjut pembentukan satuan tugas untuk transisi energi dan infrastruktur.
“Indonesia memiliki cadangan bahan baku besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai CCUS, dan Jepang dapat menyediakan teknologi terbaru dalam pengembangan sektor ini di Indonesia,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Indonesia dan Jepang telah menyepakati pembentukan satgas tersebut yang akan menjadi wadah kolaborasi pemangku kepentingan Indonesia dan Jepang dalam mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya.
Menko Airlangga dan Gubernur JBIC Hayashi Nobumitsu juga menyetujui sejumlah area kerja sama yang dapat segera diimplementasikan dalam satgas. Area kerja sama tersebut di antaranya yakni kerja sama peralihan PLTU di Pulau Jawa digantikan dengan PLTA di Pulau Kalimantan serta transmisinya, peningkatan efisiensi pembangkit listrik geotermal, sumber energi dari green and blue ammonia, serta mengenai Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
“Indonesia memiliki cadangan bahan baku besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai CCUS, dan Jepang dapat menyediakan teknologi terbaru dalam pengembangan sektor ini di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur JBIC Nobumitsu juga mengapresiasi dan memberikan selamat atas suksesnya pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun lalu serta Chairmanship ASEAN pada tahun ini.
Lebih lanjut, JBIC akan terus mendukung langkah Indonesia dalam program transisi energi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi ramah lingkungan (green growth).
“Kami percaya Indonesia punya banyak potensi dalam sumber daya energi baru, salah satunya biofuel. Banyak hal yang dapat kita kerjasamakan terkait hal itu, dan kami siap untuk terus mendukungnya,” ungkap Gubernur Nobumitsu.
Adapun semua kegiatan terkait transisi energi tersebut diharapkan dapat segera terimplementasi melalui satgas yang telah dibentuk Indonesia dan Jepang.
Pemerintah mempercepat implementasi kegiatan satgas dan menugaskan tim ahli yang terdiri dari pejabat Kemenko Perekonomian, kementerian/lembaga terkait, BUMN dan sektor swasta untuk segera merumuskan kegiatan yang akan diusulkan untuk dikerjasamakan dengan Jepang melalui JBIC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
