REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan Kemenkominfo akan melakukan tindakan terkait fenomena social commerce sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usman menyampaikan Kemenkominfo bisa saja memblokir social commerce selama ada payung hukum yang mengaturnya.

"Apakah akan blokir social commerce, itu kalau menayangkan konten negatif maka bisa kita takedown," ujar Usman saat diskusi bertajuk "Nasib UMKM di Tengah Gemerlap Social Commerce" di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Usman menambahkan Kemenkominfo juga memiliki kewenangan untuk menindak jika platform tersebut tidak melakukan registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai syarat beroperasi di Indonesia. Persoalannya, ucap Usman, saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai media sosial dengan social commerce.

Usman menyampaikan apabila ada aturan terkait pemisahan keduanya, maka seluruh social commerce wajib melakukan registrasi PSE. Usman menyampaikan adanya regulasi yang jelas akan menjadi dasar bagi Kemenkominfo dalam mengambil tindakan terhadap platform social commerce yang tidak memenuhi ketentuan dari pemerintah.

"Ini berlaku untuk (social commerce) semuanya, bukan hanya TikTok, kalau ada pemisahan maka harus mendaftar sebagai entitas baru, kalau tidak melakukan itu kita akan ambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Usman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika