REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengajak negara-negara di ASEAN untuk bekerja sama memperkuat ketahanan pangan di kawasan. Hal ini karena ancaman ketahanan pangan tidak hanya di negara-negara global, tetapi juga meliputi kawasan ASEAN.
"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan di ASEAN untuk memberikan perhatian lebih pada kerja sama penguatan ketahanan pangan, karena kawasan kita tidak kebal dari persoalan ini," ujar Kiai Ma'ruf di hadapan pimpinan dan delegasi negara ASEAN pada acara ASEAN Business Awards (2023) dan gala dinner di Ballroom The Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Kiai Ma'ruf menyebut masalah ketahanan pangan ini salah satu dampak dari adanya perubahan iklim. Karena itu, pada kesempatan itu, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan di ASEAN memperkuat kolaborasi dalam merumuskan solusi atas persoalan mendesak yang berdampak pada kawasan.
"Termasuk ancaman perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, dan perubahan sosial. Khusus terkait persoalan iklim, masalah ini telah memperburuk ancaman terhadap ketahanan pangan," katanya.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan, tantangan eksternal yang semakin kompleks, mesti dijawab ASEAN dengan memperkokoh fondasi persatuan dan komitmen menjaga sentralitas ASEAN di kawasan.
Sebab, persatuan dan sentralitas ASEAN adalah kekuatan utama pendorong terciptanya perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan di kawasan.
"Saya ingin menekankan kembali, ASEAN berharga bagi 660 juta masyarakatnya, bagi kawasan Indo-Pasifik dan bagi dunia. Kita ingin menjadikan ASEAN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, yang menghormati kelestarian lingkungan, demi meraih masa depan yang sejahtera sekaligus menjaga keberlangsungan planet bumi dan kemanusiaan," ujarnya.
Selain itu, Kiai Ma'ruf optimistis ekoonomi ASEAN dapat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global di tengah muramnya ekonomi dunia. Karenanya dibutuhkan komitmen para pemimpin ASEAN untuk mengimplementasikan ekonomi hijau.
"Dunia sekarang ini juga dikepung oleh masalah ketimpangan ekonomi. Oleh sebab itu, agenda demokrasi ekonomi mesti menjadi konsensus utama yang diusung oleh para pemimpin politik dan bisnis ASEAN, yakni ikhtiar memadukan tujuan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam satu paket pembangunan, salah satunya melalui afirmasi utuh terhadap pelaku UMKM," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
