REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pemerintah terus mengejar target pemenuhan 100 persen akses air minum aman di Indonesia pada tahun 2030, sebagaimana tujuan keenam dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Direktur Air Minum dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anang Mukhlis, mengatakan bahwa saat ini layanan akses air minum layak di Indonesia telah mencapai 92,96 persen, namun akses air minum aman baru sekitar 11,8 persen.
Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup jauh menuju target tersebut. Kementerian PUPR menyatakan ada sejumlah hal yang menjadi tantangan dan harus segera diselesaikan secara kolaboratif demi mencapai target.
“Hasil penilaian kinerja BUMD Air minum berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, masih terdapat 39,07% dari total 389 BUMD Air Minum yang kinerjanya belum sehat,” tutur Anang mewakili Dirjen Cipta Karya saat membuka Indonesia Water Forum, salah satu rangkaian acara Integrated Technology Event (ITE) 2023, di JIExpo Kemayoran Hall C, Jakarta, Jumat (1/9/2023.
“Dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai 100 persen air minum layak diperlukan dana sekitar Rp107 Triliun. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi setiap sumber pendanaan masih di bawah target karena terbatasnya pendanaan yang bersumber dari pemerintah,” sambungnya.
Indonesia Water Forum, yang digelar Ikatan Alumni Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (IATL ITB) bekerja sama dengan PT Napindo Media Ashatama, menghadirkan perwakilan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan membahas sejumlah tantangan dan langkah strategis yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan air minum aman. Mengambil tema Improving Water Security through Collaborative Stakeholders in Water and Industrial Wastewater Management, forum ini terdiri atas 2 (dua) sesi diskusi mengenai akses air minum aman dan pengolahan air limbah.
Di sesi pertama mengenai akses air minum aman, Koordinator Bidang Air Minum dari Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tirta Sutedjo, menggarisbawahi perlunya mengubah mindset semua pemangku kepentingan untuk memprioritaskan pengelolaan air demi meningkatkan akses air minum aman.
“Saat ini sedang dalam penyusunan RPJPN tahun 2045 dengan target air minum perpipaan aman di seluruh perkotaan sehingga warga perkotaan bisa langsung minum air yang keluar dari keran. Untuk itu, perlu ada kolaborasi lebih intens dari semua stakeholders,” paparnya.
Sedangkan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang, Sofyan Sapar, mengusulkan pengelolaan air minum yang sistematis dan berbasis digital.
“Digitalisasi membantu pengukuran yang lebih valid untuk mengurangi potensi kesalahan bila dilakukan secara manual dan harus mencakup pengamanan dari hulu sampai hilir SPAM,” kata Sofyan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengelola Air Minum dan Sanitasi Indonesia (APPAMSI).
Sementara di sesi kedua menyangkut pengolahan air limbah, Direktur Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Nety Widayati, menekankan pada pembinaan industri untuk lebih taat terhadap peraturan melalui mekanisme Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), untuk meningkatkan kualitas air dengan mengendalikan beban polutan yang masuk ke sungai.
“PROPER sebenarnya bersifat voluntary, bukan mandatory. Namun, karena banyaknya buyers dan lenders yang mensyaratkan PROPER biru (memenuhi baku mutu), jumlah perusahaan yang mengikuti PROPER terus meningkat, dan ini diharapkan bisa membantu mengurangi beban pencemar di badan air,” Nety menjelaskan.
Penyelenggara acara, Ketua Umum IATL ITB, Chitra Retna, berharap, melalui Indonesia Water Forum, para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di sektor air bersih dan air limbah memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam upaya mencapai target 100% akses air minum aman.
“Hasil diskusi berupa rumusan yang komprehensif dari para narasumber dan stakeholders kunci diharapkan bisa menjadi landasan dalam menentukan solusi kolaboratif yang potensial untuk meningkatkan akses air minum aman dan juga sanitasi di Indonesia,” kata Chitra.
Indonesia Water Forum dihadiri sejumlah pejabat pemerintah terkait kebijakan pengelolaan air, perwakilan PDAM, perwakilan perusahaan teknologi pengolahan air dan limbah, akademisi, praktisi, serta NGO yang terkait air minum dan air limbah. Forum ini merupakan bagian dari acara Integrated Technology Event (ITE) 2023 yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari 31 Agustus hingga 1 September 2023 di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
