REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022 dan LHP atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2022 UAKPA BUN pada Kementerian BUMN dan instansi terkait pemeriksaan BPK untuk mengawal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN.
Erick mengatakan ini merupakan langkah dalam memastikan bisnis BUMN berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif.
"Hal ini juga sekaligus untuk mendukung praktik berjalannya BUMN berlandaskan good corporate governance," ujar Erick di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
LHP Kementerian BUMN merupakan hasil dari audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dan juga audit dukungan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA) 999.03 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022.
Setelah secara konsisten mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut sejak 2007, Erick mendorong Kementerian BUMN dan BUMN untuk selalu mempertahankan akuntabilitasnya, salah satunya menyampaikan blueprint BUMN 2024-2034 yang berfokus pada perbaikan di beberapa bidang.
Erick menyebut hal ini sejalan dengan komitmen BUMN untuk selalu melakukan transformasi dan perbaikan, sehingga tidak hanya good corporate governance yang berjalan dengan baik, namun juga selalu menjaga amanah yang diberikan dengan melakukan transformasi dan perbaikan.
“Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena ke depannya persaingan sesungguhnya ialah persaingan ekonomi, dan kita akan berupaya agar ekonomi Indonesia terus tumbuh secara merata," ucap Erick.
Erick menyatakan akan terus berkolaborasi dan mendorong BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau yang berdasarkan inovasi dan digitalisasi serta percepatan terjadinya transisi energi.
Pada pembukaan Penyerahan LHP tersebut, Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian BUMN atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam menjaga penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, dengan kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK bisa terus berlanjut.
"Berdasarkan pemeriksaan, Laporan Keuangan Kementerian BUMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini yang paling tinggi yang diberikan oleh BPK,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika