REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menggenjot pencapaian target program konversi motor konvensional berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik sebanyak 50 ribu unit pada 2023 ini. Program ini tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil, tapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengurangi polusi serta meningkatkan perekonomian.
"Konversi motor listrik akan membantu pemerintah dalam transisi energi, membantu mencegah perubahan iklim, dan membantu finansial karena akan lebih irit," ujar Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gigih Udi Atmo dalam siaran persnya, akhir pekan ini.
Ia menyimulasikan, jika per hari sepeda motor konvensional mengisi bahan bakar jenis pertalite satu liter, maka dalam sebulan pengeluaran untuk bahan bakar sebesar Rp 300 ribu. Tetapi jika dibandingkan dengan motor listrik konversi, maka dalam sebulan pengeluaran untuk bahan bakar hanya menghabiskan sekitar Rp 60 ribu saja, atau terjadi penghematan sebesar 80 persen setiap bulan.
"Jika motor konversi dengan penggunaan yang sama, dengan listrik sekitar Rp 1.300 atau Rp 1.400 per KWh, maka biaya yang dikeluarkan setiap bulan itu paling mahal Rp 60 ribu jadi ada penghematan sebesar Rp 240 ribu per bulan," kata Gigih menjelaskan.
Penggunaan motor listrik konversi, lanjut Gigih, juga akan meningkatkan ketahanan energi nasional dan cadangan devisa negara. Karena jumlah sepeda motor BBM yang mengaspal sekarang mencapai 120 juta unit, dan jika seluruh motor tersebut menggunakan BBM satu liter per hari, maka itu akan mengonsumsikan lebih dari 650 ribu barel minyak per hari, atau melebihi produksi minyak nasional saat ini.
"Jika harga satu barel minyak itu setara pembelian seharga 80 dolar AS, jika dirupiahkan maka pengeluaran untuk impor minyak hampir menyentuh Rp 800 miliar kita keluarkan setiap hari. Implikasi akan berdampak kepada ketahanan energi kita, karena itu baru dari motor saja dan belum kendaraan lainnya," ujar Gigih.
Oleh karena itu, program konversi motor listrik merupakan salah satu solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah juga telah menunjukkan komitmen dan sinergitas antar-instansi untuk memudahkan masyarakat agar mau dan ikut ambil bagian dalam program konversi motor listrik, dimana Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Polri telah memiliki Surat Keputusan Bersama (SKB). Sehingga dapat diartikan ketiga institusi pemerintah saling mendukung dan bersinergi terhadap pelaksanaan program konversi motor listrik dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga mengucurkan subsidi berupa pengurangan biaya pokok awal dalam konversi motor listrik sebesar Rp7 juta sebagai bentuk dorongan untuk meningkatkan animo kepada masyarakat dan berupa kompensasi terhadap masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika