REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, rencana kunjungan tersebut saat ini masih disiapkan.
"Iya rencananya. Rencananya begitu. Nanti tunggu ya sampai semuanya sudah matang karena kalau persiapan kunjungan kan kita persiapkan dulu, tidak mudah ya teman-teman untuk mempersiapkan kunjungan, tanggal, aktivitas dsb," kata Menlu Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/8/2023).
"Jadi biasanya rencana kunjungan itu baru dapat kita konfirmasikan ke publik kalau semuanya sudah konfirm beberapa hari menjelang kunjungan itu sendiri," lanjut dia.
Menurut dia, saat ini pemerintah masih terus melakukan koordinasi terkait rencana kunjungan Presiden. Ia mengatakan akan segera menyampaikan rencana kunjungan Presiden jika sudah selesai disiapkan.
"Jadi kalau sekarang kita masih berkoordinasi terus. Nanti pada saat waktunya pasti kita sampaikan kepada teman-teman," kata dia.
Saat ditanya apakah dalam kunjungan tersebut ada kemungkinan Indonesia akan bergabung dalam organisasi BRICS, Menlu Retno enggan menjawabnya. Ia hanya menyebut bahwa rencana kunjungan Presiden masih dalam pembahasan.
"Saya sampaikan saya belum dapat menyampaikan karena komunikasi koordinasi terus sedang dilakukan ya," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah nantinya akan memutuskan soal kemungkinan Indonesia bergabung dengan organisasi BRICS. BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan saat ini tengah diramaikan dengan isu penambahan anggota.
"Nanti diputuskan," kata Jokowi singkat di kawasan GBK, Senin (7/8/2023).
Sebelumnya diberitakan, KTT BRICS akan digelar di Afrika Selatan pada 22-24 Agustus mendatang. Salah satu agenda yang akan dibahas mengenai ekspansi anggota BRICS.
Wacana tentang ekspansi keanggotaan koalisi ekonomi BRICS telah bergulir selama beberapa bulan terakhir. Beberapa negara pun sudah secara terbuka menyatakan keinginan bergabung dengan BRICS. Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap disebut berminat masuk menjadi bagian dari koalisi tersebut.
Kendati demikian, Indonesia belum secara terbuka menjelaskan sikapnya tentang kemungkinan bergabung dengan BRICS. Saat dikonfirmasi, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah juga tidak memberi jawaban pasti.
“Akan disampaikan pada waktunya,” ujarnya ketika ditanya tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, Selasa (1/8/2023).
Jawaban Teuku mengisyaratkan bahwa sudah ada pembahasan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS. Namun Teuku menambahkan, informasi mengenai hal itu di luar kapasitasnya sebagai jubir Kemlu RI.
“Artinya pihak yang berkompetensi yang bisa menjawab hal yang ditanyakan bukan saya. Di sisi lain, untuk bergabung di satu organisasi ada proses yang perlu dilalui,” ucapnya.
Ketika ditanya siapa yang berkompetensi menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, Teuku menyarankan untuk mencoba mengontak Kemterian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sementara itu beberapa negara telah secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan BRICS. Di kawasan Asia, terdapat Bangladesh yang mengambil langkah tersebut.
Di sela-sela kabar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Mesir Georgy Borizenko mengklaim, Kairo juga sudah resmi mengajukan permohonan keanggotaan BRICS. Pada akhir Juni, Ethiopia, salah satu negara Afrika dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, juga mengumumkan akan bergabung dengan BRICS.
Sedangkan pada 25 Juli 2023, sekutu Rusia, yakni Belarusia, juga turut mengumumkan bahwa mereka sejak Mei 2023 sudah mendaftar untuk menjadi anggota BRICS. Sementara itu Pemerintah Cina telah menyatakan bahwa mereka berkomitmen memperluas koalisi BRICS.
“Perluasan BRICS adalah konsensus politik yang dicapai oleh kelima anggota BRICS. Cina berkomitmen untuk memajukan ekspansi BRICS dan siap membawa lebih banyak mitra yang berpikiran sama ke dalam keluarga besar BRICS,” kata Jubir Kemlu Cina Mao Ning pada 20 Juni 2023 lalu.
BRICS dibentuk pada 2009 atas inisiatif Rusia. Tujuannya adalah mengembangkan kerja sama komprehensif antara negara-negara terkait. Kursi keketuaan BRICS tahun ini dipegang oleh Cina. BRICS kerap dipandang sebagai “kutub perlawanan” terhadap kelompok ekonomi G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.
Menurut data IMF, pada 2022 lalu, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS telah mencapai 22,5 triliun dolar AS. Jumlah itu melampaui PDB G7 yang mencapai 21,4 triliun dolar AS. Negara BRICS kini dinilai menjadi aktor penting dan signifikan dalam memerangi pertumbuhan ekonomi serta konteks politik global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
