REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan langkah strategis agar El Nino tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Talkshow Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), pada Senin (31/7/2023).
Arief mengakui, pangan menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo. NFA memastikan stok pangan masional sampai akhir 2023 masih aman. NFA secara kontinyu berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan guna memastikan ketersediaan dan kualitas pangan, serta menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
Arief mengatakan, guna menjaga stok beras, NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan penyerapan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. "Penyerapan beras harus memprioritaskan produksi dari dalam negeri dan hingga saat ini Bulog terus melakukan penyerapan," kata Arief.
Pada saat yang sama, pengadaan dari luar sebagaimana target pemerintah sebesar dua juta ton akan dilakukan untuk kebutuhan cadangan pangan nasional. Namun dengan catatan, impor tersebut harus tetap terukur dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi perberasan nasional.
Karena itu, Arief mendorong penambahan stok beras Bulog hingga di atas satu juta ton demi mengantisipasi situasi dan dinamika yang terus berkembang. Saat ini stok beras Bulog di kisaran 800 ribu ton.
"Ini terus kita tingkatkan stoknya sehingga nantinya dalam dua pekan ke depan stok Bulog bisa mencapai di atas satu juta ton," kata Arief.
NFA menilai, penting untuk menjaga stok beras nasional pada level aman sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu untuk stabilisasi pasokan dan harga serta kondisi kedaruratan.
Berbagai langkah lainnya untuk mengantisipasi dampak El Nino dengan menjaga stabilitas pangan melalui serangkaian langkah aksi mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Di samping itu, terdapat program bantuan pangan beras yang telah disalurkan pada periode April-Juni kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nantinya tahap kedua akan digelontorkan pada Oktober sampai Desember untuk menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi pangan.
NFA bersinergi dengan pemerintah daerah, BUMN/BUMD pangan, asosiasi, dan pelaku usaha, NFA menjaga daya beli masyarakat dengan gencar melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah. Lalu membantu daerah yang defisit dengan Fasilitasi Distribusi Pangan dari daerah surplus.
"Upaya-upaya ini tentu tidak akan pernah putus dilakukan pemerintah demi memastikan pangan terjaga dengan baik," ungkap Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
