REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara terkait kabar Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi Direktur Utama Pertamina. Erick mengingatkan perubahan posisi di BUMN merupakan hal yang lumrah.
"Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengonfirmasi, kalau memang itu sudah ada keputusan. Sampai hari ini belum," ujar Erick di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Erick mengaku harus melihat secara komprehensif sebelum mengambil sebuah keputusan, termasuk saat merotasi atau mengganti direksi BUMN. Erick menilai perlu ada sinkronisasi antar-BUMN dalam setiap klaster.
"Sama, saya menekankan Pertamina dan PLN, itu masalah geothermal saja kan belum tuntas, padahal kita ingin punya 2,4 giga watt," ucap Erick.
Erick mengatakan BUMN harus saling berkolaborasi, termasuk Pertamina dan PLN. Erick mencontohkan sejumlah keberhasilan konsolidasi program seperti holding rumah sakit hingga hotel pun tak lepas dari sinergitas antarBUMN untuk saling bahu membahu memperkuat ekosistem.
"Kalau geothermal ini menjadi kesepakatan bersama kan itu bisa Kemenkeu punya saham, lalu PLN punya saham, tapi kan intinya kita punya 2,4 gW yang maba ini kan baseload itu yg kita dorong," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
