REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah akan memacu akselerasi hilirisasi di dalam negeri. Staf Khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif menilai dasar aturan tentang pelarangan ekspor mineral mentah sudah cukup untuk meningkatkan program hilirisasi.
"Kita berharap percepatan hilirisasi yang sudah terjadi untuk pengembangan dan yang akan terbangun," ujar Irwandi dalam diskusi bertajuk "Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah" di Jakarta, Senin (12/6/2023).
Irwandi mengatakan, nikel menjadi industri dengan perkembangan paling pesat dengan 100 smelter yang mengarah ke industri besi baja. Irwandi menyampaikan, sudah ada empat smelter dengan produk nikel pig iron dan feronikel, sementara belasan smelter nikel akan menyusul dalam pengembangan baterai.
Selain nikel, ada juga bauksit. Irwandi mengatakan telah ada empat perusahaan yang menghasilkan bijih bauksit menjadi alumina. Dari empat perusahaan tersebut, satu di antara berhasil memgkonversikan alumina ke aluminium.
"Yang lain ada industri tembaga. Ada tiga grup besar, Freeport, Amman Mineral, dan Merdeka Cooper Gold yang juga akan membangun. Yang pasti jalan itu smelter di Gresik milik Freeport dan milik Amman di NTB," ujar Irwandi.
Irwandi menilai keseriusan pemerintah melakukan hilirisasi akan memberikan banyak manfaat, salah satunya terjadinya peningkatan nilai tambah bagi mineral Indonesia. Irwandi menyebut manfaat ini akan juga berdampak besar bagi perekonomian Indonesia.
"Kalau pemerintah mengizinkan pasti dari luar (negeri) pada akan menampung yang mentah itu karena murah, tapi kita harus mau enggak mau harus hilirisasi, karena bagaimana pun kita tidak ingin mendapatkan nilai tambah hanya sedikit. Kita kita perlu membangun negara ini melalui hasil dari pertambangan kita," kata Irwandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
