REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) menjadi wadah kolaborasi negara-negara di dunia untuk menciptakan kerja sama saling menguntungkan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah krisis yang kompleks saat ini. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, IPEF menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Jakarta. 

Dubes Rosan berada di Jakarta bersama sekitar 31 pimpinan perusahaan besar dan menengah asal Amerika Serikat (AS), yang menjajaki peluang investasi jangka panjang. "IPEF sebenarnya menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masa depan dan pembangunan berkelanjutan. Ada persoalan good governance, transisi energi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Hal-hal ini, tentu saja sangat diperlukan investor,” kata Rosan di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Ia mengatakan, isu terkait IPEF sebagai respons atas upaya bersama negara-negara dalam menciptakan keseimbangan, kemakmuran, kesejahteraan, dan peningkatan keadilan di kawasan Indo Pasifik. Disebutkan, IPEF yang diinisiasi Pemerintah AS, secara resmi diluncurkan Presiden AS Joe Biden pada 23 Mei 2022 di Tokyo, Jepang.  

Saat itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hadir secara virtual mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain Indonesia, negara-negara yang berpartisipasi dalam IPEF adalah AS, Australia, Fiji, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurut Dubes Rosan ada beberapa isu yang menjadi fokus IPEF yakni perdagangan, rantai pasok, energi bersih, dekarbonisasi, dan infrastruktur, serta perpajakan dan anti korupsi (ekonomi adil).  

Ikuti Whatsapp Channel Republika