REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Sebanyak 17 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Lu Peng Yuan Ku dinyatakan hilang setelah kapal penangkap ikan asal Cina tersebut terbalik di Samudra Hindia pada Selasa (16/5/2023). Pemerintah Indonesia lewat KBRI sudah menjalin kontak dengan Beijing terkait insiden tersebut.

“Dubes RI di Beijing sudah melaporkan informasi awal mengenai kejadian ini (hilangnya 17 ABK WNI) kepada Menlu,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah kepada Republika.co.id, Rabu (17/5/2023).

Selain laporan awal mengenai terbaliknya kapal Lu Peng Yuan Ku dan hilangnya 17 ABK WNI, Dubes RI di Beijing turut memberikan informasi lain kepada Menlu. “Antara lain komunikasi yang KBRI (Beijing) sudah lakukan dengan Pemerintah RRT dan tengah berlangsungnya operasi SAR,” ucap Teuku.

Teuku belum bisa memberikan penjelasan mendetail terkait insiden terbaliknya kapal Lu Peng Yuan Ku dan proses pencarian ABK WNI. Dia menganjurkan agar kejadian itu ditanyakan langsung kepada Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha. Republika sudah menghubungi Judha untuk meminta keterangan lebih terperinci, tapi belum memperoleh respons.

Sebelumnya China Central Television (CCTV) melaporkan, kapal Lu Peng Yuan Ku terbalik di Samudra Hindia pada Selasa lalu, sekitar pukul 03:00 waktu Beijing. Selain 17 ABK WNI, terdapat 17 warga Cina dan lima warga Filipina di kapal tersebut. “Sejauh ini tidak ada orang hilang yang ditemukan,” kata CCTV dalam laporannya pada Rabu.

CCTV menyebut, Presiden Cina Xi Jinping telah memerintahkan operasi pencarian dan penyelamatan. Menurut CCTV, tim pencarian dan penyelamatan dari sekitar lokasi terbaliknya kapal telah tiba di lokasi kejadian. Cina mengerahkan dua kapal untuk membantu operasi tersebut.

CCTV mengatakan, Kementerian Luar Negeri Cina telah meluncurkan “mekanisme darurat untuk perlindungan konsuler”. Mereka melibatkan kedutaan serta konsulat di Australia, Sri Lanka, Maladewa, Indonesia, Filipina, dan negara lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika