Selasa 16 May 2023 12:50 WIB

Bank Dunia Dukung Identifikasi Digital Indonesia

Infrastruktur publik digital memperkuat penyelenggaraan perlindungan sosial.

Bank Dunia. Pada 12 Mei 2023, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai 250 juta dolar AS (sekitar Rp 3,7 triliun) kepada Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman ini untuk memperkuat sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Foto: dok Bank Dunia
Bank Dunia. Pada 12 Mei 2023, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai 250 juta dolar AS (sekitar Rp 3,7 triliun) kepada Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman ini untuk memperkuat sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Pada 12 Mei 2023, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai 250 juta dolar AS (sekitar Rp 3,7 triliun) kepada Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri.

Pinjaman ini untuk memperkuat sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus meningkatkan penggunaan identifikasi digital. Tujuannya, guna memperkuat pelayanan serta kepercayaan terhadap ekonomi digital di Indonesia.

Baca Juga

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menyampaikan, Bank Dunia siap mendukung Pemerintah Indonesia meningkatkan identifikasi digital. Juga dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai taraf perekonomian maupun inklusi sosial yang lebih baik bagi seluruh warga negara Indonesia.

"Terutama bagi mereka yang rentan dan berada di daerah tertinggal," kata Kahkonen melalui siaran pers kepada Republika di Jakarta, Senin (15/5/2023).

 

Kahkonen melanjutkan, infrastruktur publik digital yang akan dikembangkan melalui dukungan dari proyek ini dapat memperkuat penyelenggaraan perlindungan sosial. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif serta membangun ketahanan terhadap guncangan iklim maupun guncangan lainnya.

Identifikasi digital dapat memberdayakan masyarakat dalam melakukan transaksi jarak jauh. Identifikasi digital juga dapat mengontrol informasi pribadi mereka tanpa harus secara fisik berada di suatu kantor, mengeliminasi hambatan geografis maupun fisik, dan memungkinkan dilakukannya transaksi dengan nilai lebih besar secara daring.

Sebagai suatu negara kepulauan yang mengalami perkembangan penggunaan internet, identifikasi digital yang aman dan terpercaya dapat mempercepat transisi Indonesia menuju suatu ekonomi, masyarakat, dan pemerintahan digital yang inklusif. "Caranya, dengan mengatasi kesenjangan digital dan mendorong inovasi," kata Kahkonen.

Proyek ini sejalan dengan Pendekatan Pembangunan Kelompok Bank Dunia yang Hijau, Berketahanan, dan Inklusif, serta Kerangka Kerja Kemitraan dengan Indonesia (CPF) fiskal 2021 hingga 2025. Termasuk tujuan menyeluruh untuk meningkatkan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif, serta mencapai pertumbuhan jangka panjang.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement